Wacana normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel dinilai berpotensi menjadi salah satu kartu tawar untuk mendorong proses perdamaian Israel-Palestina. Namun, langkah tersebut disebut tidak mudah karena menghadapi penolakan dari arus keagamaan di Arab Saudi serta sentimen publik Arab yang masih kuat menentang normalisasi.
Eva, dosen program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga menempuh studi doktoral di Ohio State University, menilai normalisasi Tel Aviv–Riyadh dapat digunakan sebagai nilai tawar karena hal itu menjadi kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Meski demikian, ia menekankan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) tidak bisa mengabaikan suara Wahabisme yang menentang kebijakan tersebut.
Menurut Eva, meski MBS disebut ingin mengurangi ketergantungan keluarga kerajaan pada ulama Wahabi dan generasi Arab saat ini dinilai semakin progresif, Wahabisme tetap akan menjadi hambatan bagi Arab Saudi untuk mendekat ke Israel.
Di tingkat regional, normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel juga disebut bukan kebijakan yang populer. Eva menilai hal itu tampak dari dukungan sebagian masyarakat Arab terhadap serangan Hamas, yang dipandang sebagai ekspresi kekecewaan terhadap Abraham Accords atau “deal of the century” yang diinisiasi mantan Presiden AS Donald Trump, karena dinilai tidak mengakhiri pendudukan Israel atas Palestina.
Eva mengutip survei The Washington Institute pada 2022 yang menyebut sekitar 80% masyarakat di 14 negara Arab kecewa dengan kebijakan normalisasi Arab-Israel. Di negara-negara yang telah menormalisasi hubungan—Uni Emirat Arab, Maroko, Sudan, dan Bahrain—dukungan publik terhadap kebijakan tersebut disebut hanya sekitar 20%.
Ia menilai kekecewaan publik itu juga dipicu oleh belum adanya dampak langsung normalisasi terhadap proses perdamaian. Dalam situasi tersebut, muncul jarak antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat di sejumlah negara Arab.
Terkait konflik Israel-Hamas, Eva menampik analisis yang mengaitkan serangan Hamas pada Sabtu (7/10/2023) sebagai bentuk kegagalan intelijen AS, meski ia menyebut badan intelijen Israel—Mossad dan Shin Bet—perlu disorot atas kegagalan mengantisipasi serangan tersebut. Menurutnya, fokus kebijakan luar negeri Presiden AS Joe Biden tidak tertuju pada Palestina, karena prioritas Amerika saat ini adalah menghadapi pengaruh China, termasuk melalui Abraham Accords.
Sementara itu, Eva juga merespons analisis yang mengaitkan Palestina dengan Rusia, termasuk tafsir bahwa dukungan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Palestina berarti dukungan Moskow terhadap Hamas, serta laporan yang menyebut Hamas menggunakan senjata Uni Soviet. Eva menilai Palestina bukan prioritas kebijakan luar negeri Rusia karena Putin disebut memiliki pekerjaan besar memulihkan hubungan dengan Amerika dan Eropa pascaperang Ukraina, sementara fokus kebijakan Rusia di Timur Tengah masih seputar Suriah.
Eva menilai skala serangan Hamas, meski menewaskan ratusan tentara Israel dan sempat membuat Iron Dome kewalahan, tidak menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan. Ia menyebut kapasitas Hamas masih relatif sama, sembari menekankan kesenjangan persenjataan antara Israel dan Hamas yang sangat jauh.
Dalam pandangannya, yang perlu menjadi perhatian adalah serangan balasan Israel. Lebih dari sepekan setelah serangan pertama, korban tewas disebut lebih banyak dari pihak Palestina. Eva juga menyoroti bahwa motivasi serangan Hamas tahun ini dinilai berbeda dari serangan sebelumnya, dengan sejumlah faktor seperti perluasan permukiman Yahudi, masuknya pejabat Yahudi ke kompleks Al-Aqsa, impunitas terhadap kekerasan aparat Israel, serta perasaan bangsa Palestina yang ditinggalkan seiring bertambahnya peserta Abraham Accords.
Dalam konteks peran Indonesia, Eva menyebut Indonesia diakui sebagai pihak yang menginginkan solusi dua negara, tetapi ruang geraknya terbatas karena peran yang bisa dimainkan lebih bersifat tidak langsung. Ia menilai platform kebijakan luar negeri Indonesia masih berorientasi domestik, sementara Indonesia juga tidak memiliki hubungan dengan Israel dan tidak ada indikasi menuju normalisasi.
Meski demikian, ia menyebut Indonesia dapat berperan melalui pembangunan kapasitas, termasuk mendorong Hamas menjadi kelompok yang lebih moderat. Indonesia, menurutnya, dapat melatih tokoh-tokoh Hamas dalam kemampuan diplomasi dan dialog. Pada titik ini, Eva menilai Indonesia bisa menonjolkan pengalaman organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai contoh kehidupan beragama yang rukun sekaligus berkontribusi pada pembangunan negara.
Eva juga menyinggung persoalan faksi internal Palestina, termasuk perselisihan Hamas dan Fatah, yang menurutnya perlu diselesaikan. Ia menilai rekam jejak Indonesia dalam capacity building di Palestina dapat dilanjutkan, namun sasaran program perlu dibuat lebih strategis.
Dalam cakupan yang lebih luas, Eva menyebut Indonesia dapat mendekati Turki dan Qatar yang memiliki hubungan baik dengan Hamas. Ia menilai kedua negara itu memiliki pendekatan populisme untuk memperkuat basis domestik, dan Indonesia bisa memainkan peran dalam dinamika tersebut.
Eva turut menekankan pentingnya melihat gambaran besar agar konflik Hamas-Israel tidak berulang. Ia mendorong komunitas internasional menyoroti kebijakan Israel yang disebut melanggar kemanusiaan. Ia juga meminta negara-negara Barat membuka mata bahwa Israel, menurutnya, bukan lagi negara demokrasi, dengan merujuk pada kepemimpinan panjang Benjamin Netanyahu serta dukungan sayap kanan dalam pemerintahannya.
Eva menyatakan tujuan akhir yang perlu didorong adalah penghentian pendudukan. Ia berharap ada gerakan internasional yang menyoroti bahwa Israel bukan lagi negara demokrasi sebagai strategi yang dinilai dapat memperoleh simpati lebih luas, dibandingkan membingkai isu semata sebagai konflik regional Israel-Palestina.
