Penutupan nyaris seluruh Selat Hormuz memicu krisis energi global dan mendorong harga energi terus melonjak. Ketika sekitar 20% pasokan minyak dunia tidak dapat melintasi jalur tersebut, harga minyak mentah naik hingga US$100 per barel. Di tengah kondisi itu, cadangan darurat minyak sebanyak 400 juta barel telah digelontorkan ke pasar, namun banyak negara tetap mencari cara untuk menekan konsumsi energi.

Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) menyebut situasi ini sebagai “gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global” dan mengusulkan sejumlah langkah pengurangan konsumsi. Namun, perbedaan infrastruktur energi, transportasi, serta tantangan masing-masing negara membuat respons yang muncul beragam: ada yang segera menerapkan pembatasan, sementara lainnya masih menunggu perkembangan.

Menurut IEA, transportasi darat menyumbang sekitar 45% dari permintaan minyak global. Karena itu, banyak kebijakan penghematan pertama-tama menyasar sektor ini, terutama melalui pembatasan pembelian bahan bakar dan pengaturan mobilitas.

Pembatasan bahan bakar jadi pilihan di banyak negara

Sejumlah negara menerapkan pembatasan langsung pada pembelian bahan bakar. Di Sri Lanka, pemilik kendaraan pribadi hanya dapat memperoleh 15 liter bensin per pekan melalui sistem berbasis kode QR. Kamboja menutup sepertiga pom bensin, sementara Myanmar menerapkan skema “ganjil-genap” berdasarkan nomor registrasi kendaraan, sehingga pembelian bahan bakar dibatasi sesuai hari tertentu.

Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan akan ada sejumlah upaya efisiensi. Kompas melaporkan bahwa selain pemotongan gaji anggota parlemen dan kabinet, pemerintah juga menargetkan pemotongan penggunaan bahan bakar hingga 50% dari total penggunaan pemerintah. Pemerintah turut membuka peluang penerapan kebijakan satu hari work from home (WFH).

Di Selandia Baru, pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan “hari tanpa mobil”, yakni satu hari dalam sepekan ketika pengendara dilarang menggunakan kendaraan pribadi. Di Eropa, Slovenia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang menerapkan pembatasan bahan bakar pada awal pekan ini. Pemilik mobil pribadi hanya boleh mengisi hingga 50 liter per minggu, sedangkan pelaku usaha dan petani dibatasi 200 liter.

Uni Eropa dan Jerman dinilai lamban merespons

International Road Transport Union (IRU) mendesak Uni Eropa untuk segera bertindak. Sekretaris Jenderal IRU, Umberto de Pretto, memperingatkan bahwa gangguan pasokan disel akan berdampak langsung pada jaringan logistik Uni Eropa, memperlambat rantai pasok, dan memengaruhi distribusi barang ke pelaku usaha, toko, dan rumah tangga.

Menurut Umberto, koordinasi di tingkat Uni Eropa diperlukan untuk menstabilkan pasar bahan bakar, menghindari respons nasional yang terfragmentasi, dan memastikan rantai logistik tetap berjalan. Namun, karena Uni Eropa belum mencapai kesepakatan bersama, negara-negara anggota dipaksa mengambil keputusan masing-masing.

Dalam dua pekan terakhir, harga bensin dan solar disebut naik 18% menjadi €2 per liter, meningkatkan tekanan di Jerman. Sebuah rancangan undang-undang diajukan agar stasiun pengisian bahan bakar hanya dapat menaikkan harga sekali dalam sehari.

Menteri Ekonomi Jerman Katherina Reiche mengatakan wacana pembatasan harga bahan bakar, pemberian diskon, hingga “pajak durian runtuh” (windfall tax) tengah dipertimbangkan. Namun, ia menekankan setiap opsi perlu ditimbang cermat dari sisi biaya dan manfaat. Meski krisis, Berlin menegaskan tidak akan menggunakan gas dari Rusia yang sebelumnya menjadi andalan sebelum invasi ke Ukraina.

WFH dan pembatasan jam operasional untuk menghemat energi

Selain pembatasan bahan bakar, kebijakan bekerja dari rumah juga dipakai untuk mengurangi konsumsi bensin. Pemerintah Pakistan memberlakukan empat hari kerja bagi pegawai negeri, sementara Republik Dominika mendorong pelaku usaha mengurangi waktu karyawan bekerja dari kantor.

Di Afrika, Mesir membatasi jam operasional pusat perbelanjaan dan restoran hingga pukul 21.00, dan seluruh gedung pemerintah tutup pada pukul 18.00. Kenya melarang ekspor serta memperketat pembatasan bahan bakar. Zambia berencana menerapkan denda bagi siapa pun yang menimbun bensin.

Sekretaris Eksekutif African Refiners and Distributors Association, Anibor Kragha, menggambarkan situasi saat ini seperti “setiap orang berjuang sendiri”. Ia menyebut bahkan negara pengekspor lebih dulu memikirkan pemenuhan kebutuhan domestik. Menurutnya, persoalan tidak hanya terletak pada kapasitas kilang, tetapi juga penyimpanan, distribusi, infrastruktur pipa, hingga pelabuhan, yang memperlihatkan kerentanan Afrika yang sangat bergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah.

Di Asia, Bangladesh dan Thailand menetapkan batas suhu maksimum di gedung-gedung pemerintah masing-masing 25 dan 26 derajat Celsius untuk menghemat penggunaan AC.

Di Indonesia, Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform, menilai rencana WFH sekali dalam sepekan perlu dilengkapi strategi lain untuk menurunkan konsumsi BBM nasional. Dalam keterangan pers yang dirilis 25 Maret 2026, ia menyatakan konsumsi energi Indonesia juga berasal dari logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, serta aktivitas ekonomi non-perkantoran seperti industri, sehingga WFH perlu menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih besar.

Kurangi penerbangan dan dorong transportasi publik

IEA juga mendorong masyarakat menghindari perjalanan udara. Maskapai asal Amerika Serikat, United Airlines, memperingatkan kemungkinan kenaikan harga tiket hingga 20%.

Rekomendasi lain adalah memaksimalkan penggunaan transportasi publik, meski penerapannya dinilai lebih mudah di sebagian negara dibanding yang lain. Insentif seperti kebijakan tiket transportasi murah €9 yang pernah diberlakukan di Jerman pada 2025 disebut sebagai contoh yang mungkin perlu diadopsi di berbagai tempat.

Selain itu, penggunaan gas petroleum cair (LPG) turut menjadi sorotan. IEA menyarankan agar LPG dialihkan dari sektor transportasi ke kebutuhan domestik yang lebih mendesak, terutama untuk memasak. Rekomendasi ini menjadi penting bagi India, importir LPG terbesar kedua sekaligus pengguna terbesar ketiga di dunia. Impor LPG ke India dilaporkan menyusut setengahnya pada Maret, membuat restoran, hotel, dan kafe kesulitan beroperasi.

Sejumlah pelaku usaha di India terpaksa mengurangi jam buka atau membatasi jumlah sajian. Sementara pejabat pemerintah menyatakan pasokan akan diprioritaskan bagi sekitar 300 juta rumah tangga yang bergantung pada LPG untuk memasak.