Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Ciamis Bidang Informasi dan Komunikasi, Nanang Heryanto, menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci peradaban dengan guru sebagai aktor utamanya. Ia menyebut PGRI sebagai rumah besar perjuangan guru yang harus tampil terdepan untuk menjawab tantangan zaman.
Nanang mengatakan Indonesia tengah memasuki fase strategis karena mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini, menurutnya, dapat menjadi kekuatan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan bila dikelola dengan tepat, terutama melalui sektor pendidikan.
Dalam menyongsong era Indonesia Emas 2045, Nanang menyampaikan PGRI menegaskan perannya sebagai garda terdepan menghadapi tantangan bonus demografi. Ia menyebut PGRI siap menjadi motor penggerak transformasi pendidikan nasional dengan semangat adaptif, progresif, independen, dan humanis.
“Bonus demografi ini harus dikelola dengan bijak, terutama di sektor pendidikan, bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban. PGRI sebagai rumah besar perjuangan guru harus tampil terdepan menjawab tantangan zaman,” kata Nanang, Minggu (11/05/2025).
Ia menilai momentum demografi hanya dapat menjadi berkah apabila kualitas guru dan sistem pendidikan diperkuat secara menyeluruh. Dalam konteks itu, ia menekankan peran PGRI sebagai elemen penting untuk memperkuat daya dukung profesi guru.
“Menuju 2045, Indonesia membutuhkan guru yang unggul. Guru pun membutuhkan PGRI yang kuat, bersih, dan bermartabat,” ujarnya.
Nanang juga menyoroti perubahan teknologi dan budaya yang menuntut dunia pendidikan terus beradaptasi. Ia menyebut PGRI mendorong terbangunnya ekosistem pembelajaran digital, pelatihan guru berbasis teknologi, serta tumbuhnya komunitas guru pembelajar yang dinamis dan progresif.
“Adaptasi adalah keharusan. PGRI harus menjadi fasilitator utama peningkatan kompetensi guru dalam literasi digital, pedagogi inovatif dan keterampilan abad ke-21,” katanya.
Selain transformasi digital, ia menilai PGRI perlu memberi perhatian pada persoalan struktural pendidikan, mulai dari ketimpangan kualitas, kesenjangan akses, hingga isu kesejahteraan guru. Menurutnya, PGRI tidak cukup hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga harus menjadi penggerak kebijakan.
“Kami mendesak adanya transparansi dalam rekrutmen guru, distribusi tenaga pendidik yang merata, serta perlindungan bagi guru non-Asosiasi Sipil Negara (ASN), khususnya yang bertugas di daerah terpencil,” ujarnya.
Nanang turut menegaskan pentingnya menjaga jarak dari politik praktis. Ia menyebut netralitas sebagai syarat agar PGRI tetap menjadi suara profesi guru dan tidak terseret kepentingan sesaat.
“Ketika organisasi terlalu dekat dengan kekuasaan, integritasnya bisa tergerus. PGRI harus tetap kritis, independen dan dipercaya publik,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun pendidikan yang inklusif, ramah, dan menghargai keberagaman, yang menurutnya perlu tercermin dalam tata kelola internal organisasi.
“Kami memperjuangkan pendekatan empatik dan partisipatif. Organisasi yang sehat dibangun dari penghargaan terhadap martabat dan pendapat setiap anggotanya,” ujarnya.
Menurut Nanang, upaya mewujudkan visi besar PGRI juga bergantung pada kepemimpinan yang visioner dan berintegritas. Ia menyatakan pemimpin PGRI ke depan harus memahami arah zaman, memimpin dengan nilai, serta menjauhi konflik kepentingan.
“Jabatan di organisasi ini adalah ladang pengabdian, bukan ajang kekuasaan. Maka reformasi kelembagaan dan kaderisasi berbasis kapasitas adalah keniscayaan,” pungkasnya.
