Menjelang Lebaran, jutaan orang bersiap melakukan perjalanan mudik untuk bertemu keluarga. Bagi banyak pemudik, momen ini menjadi pelepas penat setelah bekerja sepanjang tahun, meski harus melalui kepadatan dan kelelahan perjalanan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memperkirakan jumlah pemudik pada 2026 mencapai sekitar 143,9 juta jiwa, atau lebih dari setengah total penduduk Indonesia. Angka tersebut disebut sedikit menurun 1,75% dibanding tahun sebelumnya. Periode mudik Lebaran diperkirakan berlangsung sekitar 15 hari, dari 14 hingga 29 Maret 2026.
Meski turun tipis, perputaran ekonomi selama mudik dinilai tetap besar. Dengan menggunakan asumsi inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 sekitar 4,76% dan mengacu pada data pengeluaran Lebaran 2025, rata-rata pengeluaran setiap keluarga diperkirakan berada di kisaran Rp3,9 juta hingga Rp4,2 juta. Dengan asumsi empat orang per keluarga, nilai ekonomi yang dihasilkan disebut dapat mencapai hingga Rp151 triliun.
Namun, peluang ekonomi itu muncul di tengah situasi global yang tidak menentu. Perang yang dipicu agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran disebut mendorong harga minyak dunia menembus di atas 100 dolar AS per barel, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam asumsi harga minyak 70 dolar AS per barel, besaran subsidi dan kompensasi energi tercatat Rp381,3 triliun dengan dukungan ketahanan energi Rp402,4 triliun. Jika harga minyak bertahan di rentang 80–90 dolar AS per barel, pembengkakan anggaran diperkirakan dapat mencapai hingga Rp75 triliun.
Periode Lebaran juga identik dengan perpindahan puluhan juta orang dalam waktu singkat, sekitar sepekan sebelum dan sesudah Lebaran. Mobilitas ini meningkatkan output sektor transportasi melalui pesawat, kereta api, bus, kendaraan pribadi, hingga kapal laut. Konsekuensinya, konsumsi BBM ikut meningkat. Meski cadangan BBM diperkirakan mencukupi, lonjakan konsumsi berpotensi memperbesar subsidi yang harus ditanggung.
Di sisi fiskal, pelebaran defisit disebut perlu ditutup dengan utang yang lebih besar. Kondisi ini dapat memicu ekspektasi kenaikan yield obligasi pemerintah. Tekanan juga dikaitkan dengan penurunan peringkat Indonesia oleh Fitch Ratings dan Moody’s, yang dinilai dapat mengurangi porsi alokasi investasi portofolio asing seiring meningkatnya persepsi risiko.
Jika rupiah melemah, biaya impor bahan baku akan naik dan mendorong kenaikan harga barang yang bergantung pada input impor. Kenaikan harga BBM juga berpotensi menaikkan ongkos transportasi dan membuat biaya logistik semakin mahal. Selain itu, kenaikan produk berbasis minyak, termasuk pupuk, disebut dapat mendorong kenaikan harga-harga, termasuk pangan.
Kenaikan harga pangan dinilai paling berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah karena komposisi pengeluaran yang didominasi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok nonpangan. Data Susenas BPS beberapa tahun terakhir menunjukkan sekitar setengah pengeluaran masyarakat Indonesia digunakan untuk konsumsi pangan. Artinya, inflasi pangan berisiko menekan kesejahteraan rumah tangga.
Dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, masyarakat diimbau menerapkan konsumsi bijak meski Lebaran biasanya menjadi momen peningkatan belanja. Salah satu langkah yang disarankan adalah melindungi arus kas dengan memprioritaskan kebutuhan pokok dan memastikan likuiditas rumah tangga tetap aman sebagai bantalan bila harga pangan naik akibat konflik geopolitik global.
Selain itu, pengeluaran untuk kebutuhan tersier disarankan ditahan, termasuk belanja yang berkaitan dengan kesenangan, prestise, status sosial, dan gaya hidup. Beban finansial dari pengeluaran tersebut dikhawatirkan mengganggu aliran kas rumah tangga yang justru dibutuhkan dalam situasi tidak menentu dan keadaan darurat.
Lebaran tetap menjadi waktu yang membahagiakan bagi masyarakat. Namun, di tengah gejolak ekonomi global dan risiko kenaikan harga kebutuhan pokok, sikap bijak dalam berkonsumsi dipandang penting agar rumah tangga lebih siap menghadapi potensi tekanan finansial.
