Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI Johan Rosihan mengingatkan bahwa dinamika geopolitik global dapat berdampak langsung terhadap kondisi fiskal negara dan ketahanan pangan nasional. Karena itu, ia menilai setiap keputusan diplomatik perlu mempertimbangkan risiko ekonomi secara komprehensif.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Johan menjelaskan bahwa gangguan hubungan internasional dapat memengaruhi sektor perdagangan, termasuk potensi penurunan ekspor akibat hambatan tarif maupun nontarif. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berimbas pada penerimaan negara dan stabilitas ekonomi.
Ia juga menyoroti kemungkinan terganggunya rantai pasok akibat ketidakstabilan global. Situasi itu berpotensi meningkatkan biaya produksi serta menekan produktivitas sektor-sektor strategis, terutama karena ketergantungan pada impor bahan baku seperti pupuk dan teknologi.
Dari sisi moneter, Johan menilai gejolak global dapat memicu pelemahan nilai tukar akibat arus modal keluar. Dampaknya, pemerintah bisa menghadapi tambahan beban anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Selain itu, tekanan global dinilai berimplikasi pada peningkatan kebutuhan subsidi pangan dan energi. Johan menyebut kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan.
Johan menambahkan, sektor ketahanan pangan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap gejolak global, khususnya terkait akses impor, distribusi logistik, dan fluktuasi harga input produksi. Ia menilai gangguan hubungan internasional dapat berdampak langsung pada akses terhadap impor pangan strategis.
Menurutnya, stabilitas hubungan internasional merupakan faktor penting untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sekaligus melindungi daya beli masyarakat dari tekanan ekonomi global.
Dalam jangka panjang, Johan mendorong penguatan produksi domestik, disiplin fiskal, serta diversifikasi kerja sama internasional untuk meningkatkan daya tahan ekonomi nasional. Ia berharap pendekatan yang terukur dan seimbang dapat membantu Indonesia menjaga independensi nasional tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
