JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi aktif yang dinilainya kini memasuki babak baru. Pernyataan itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (21/2/2026), dengan merujuk pada pelajaran sejarah diplomasi Indonesia.
Meutya menyebut pengalaman panjang diplomasi bangsa, termasuk momentum Konferensi Meja Bundar (KMB), sebagai rujukan bahwa proses perdamaian membutuhkan strategi yang matang dan prinsip yang kuat. Ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap berada pada kerangka two-state solution.
“Belajar dari sejarah panjang seperti Konvensi Meja Bundar, kita paham bahwa proses perdamaian membutuhkan strategi yang matang dan prinsip yang kuat. Saat ini, Indonesia terus berperan aktif dalam kancah global tanpa sedikit pun menggeser posisi kita dalam mendukung kemerdekaan melalui two-state solution,” ujar Meutya.
Dalam keterangannya, Meutya juga menekankan pentingnya pemahaman publik atas fakta yang berkembang agar posisi diplomasi Indonesia tidak tergerus oleh informasi keliru di ruang publik.
“Sangat penting bagi kita untuk memahami fakta yang ada agar posisi diplomasi Indonesia tetap kokoh dan tidak melemah akibat isu-isu yang tidak benar di ruang publik,” tegasnya.
Meutya kemudian menjelaskan keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) sebagai tonggak baru dalam diplomasi Indonesia terkait isu Palestina. Menurut dia, selama ini Indonesia lebih banyak menyuarakan sikap politik melalui kecaman di forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta menyalurkan bantuan kemanusiaan.
“Ini sejarah baru maksudnya sebelum-sebelumnya kita melakukan pendekatan terhadap sikap kita untuk kemerdekaan Palestina dengan cara tentu setiap ada aksi serangan kita mengecam, di PBB kita mengecam. Tapi sulit sekali kita masuk dan terlibat aktif sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi,” kata Meutya.
Ia mengakui peran Indonesia sebelumnya lebih terbatas pada pembangunan fasilitas kesehatan dan bantuan logistik, baik yang disalurkan pemerintah maupun masyarakat. “Cara kita terlibat aktif sebelumnya adalah membangun rumah sakit, kemudian juga yang paling utama itu ya, bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, tapi tidak bisa banyak atau lebih dari itu,” ujarnya.
Meutya menilai keterbatasan tersebut terjadi karena belum tersedianya forum dan wadah yang memungkinkan Indonesia mengambil peran lebih jauh dalam upaya stabilisasi kawasan. “Karena memang forumnya tidak ada dan juga wadah untuk melakukan itu tidak ada. Kita enggak mungkin tiba-tiba bisa ngirim pasukan kita ke sana seperti yang kita sekarang lakukan,” sambungnya.
Ia menyebut keterlibatan Indonesia dalam misi International Stabilization Force (ISF) sebagai langkah monumental. Dalam misi tersebut, Indonesia disebut akan mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian dan dipercaya menjadi wakil komandan.
Menurut Meutya, keterlibatan itu memberi Indonesia ruang peran yang lebih kuat dalam kegiatan kemanusiaan yang dijalankan pasukan dari berbagai negara. “Berarti untuk hal-hal giat kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara-tentara tidak hanya Indonesia tapi banyak negara di sana, kita punya say atau komando yang cukup kuat,” jelasnya.
Meutya juga menyampaikan kebanggaannya atas capaian tersebut, terutama setelah pertemuan perdana Board of Peace yang digelar di Amerika Serikat. “Saya rasa ini yang membuat kita kemarin cukup lega, bangga, melihat hasil dari pertemuan pertama BoP yang kemarin diselenggarakan di Amerika,” tuturnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menilai langkah ini sebagai lompatan besar peran Indonesia di panggung global. “It’s a big step dan sudah saatnya,” pungkasnya.
