Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan stok energi nasional dalam kondisi aman meski pasokan energi global terganggu akibat eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil melalui keterangan resmi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Jawa Tengah pada Kamis (26/3/2026). Ia mengatakan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin, solar, serta LPG di dalam negeri saat ini terpenuhi dengan baik.
“Sekalipun dalam kondisi yang memang hampir semua dunia kena, tetapi kita bersyukur kepada Allah, hari ini BBM di negara kita tercinta, baik bensin, solar, maupun LPG, terpenuhi dengan baik,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, cadangan minyak Indonesia saat ini masih berada di atas standar minimal nasional yang berkisar 21 hingga 28 hari. Ia menegaskan angka tersebut bukan berarti persediaan akan habis dalam rentang waktu itu, karena cadangan akan terus diisi ulang seiring distribusi berjalan serta optimalisasi fasilitas kilang di dalam negeri.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengamankan pasokan minyak mentah (crude) yang akan diolah di kilang-kilang domestik. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah mencari sumber impor alternatif untuk menggantikan pasokan yang sebelumnya berasal dari kawasan Selat Hormuz.
“Kita tahu bahwa 20 persen dari crude (minyak mentah) kita itu diambil dari Selat Hormuz. Sekarang, kami sudah ganti ke tempat lain dan pasokannya insyaallah sudah mulai membaik,” kata Bahlil.
Gangguan pasokan energi global dipicu meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk Persia setelah AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Iran kemudian membalas dengan serangan drone dan rudal serta mengambil alih kendali Selat Hormuz, jalur pelayaran penting yang menjadi lintasan utama pasokan minyak dunia.
Dampak krisis juga disebut telah dirasakan negara tetangga, Filipina. Pada Selasa (24/3/2026), Filipina mengumumkan keadaan darurat nasional akibat gangguan rantai pasok energi. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif untuk mengaktifkan respons nasional guna memulihkan stabilitas energi, mengingat Filipina mengimpor hampir 26 persen kebutuhan energinya dari kawasan Timur Tengah.
