JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) berpeluang mengalami penyesuaian, baik dari sisi nominal bantuan maupun jumlah penerima. Kemungkinan itu muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta tekanan perekonomian global, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia.

Gus Ipul mengatakan pemerintah masih mempelajari skema penyesuaian bantuan sosial (bansos) dengan mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya. “Semua ada kemungkinan. Tahun lalu kita belajar, ada penebalan bantuan dan penambahan jumlah penerima manfaat,” ujar Gus Ipul saat ditemui, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, pada 2025 pemerintah sempat menambah bantuan sebesar Rp 400.000 selama dua bulan di pertengahan tahun. Setelah itu, pada akhir tahun bantuan kembali ditingkatkan menjadi Rp 900.000 selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025.

Total bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 33 juta penerima manfaat, meningkat signifikan dibanding alokasi awal. Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa untuk saat ini alokasi bantuan masih mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan. “Jadi kemungkinan penambahan itu ada, tetapi sementara alokasinya masih sama sesuai perencanaan kami,” katanya.

Selain BLTS, Gus Ipul menyebut pemerintah juga pernah melakukan penebalan bantuan sosial lainnya, seperti sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), pada Juni dan Juli 2025.

Pada akhir 2025, pemerintah menyalurkan BLTS dengan nominal bantuan dan cakupan penerima yang diperluas. Jumlah keluarga penerima manfaat yang semula sekitar 18 juta meningkat menjadi 33 hingga 35 juta keluarga.

Menurut Gus Ipul, peningkatan cakupan penerima manfaat tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi. “Ini menunjukkan Bapak Presiden memiliki komitmen yang luar biasa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Gus Ipul.