BERITA TERKINI
Menkeu Purbaya Terbuka Wacana Pemangkasan Gaji Menteri di Tengah Ketegangan Global

Menkeu Purbaya Terbuka Wacana Pemangkasan Gaji Menteri di Tengah Ketegangan Global

Ketegangan di kawasan Timur Tengah yang belum mereda memicu kewaspadaan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Di tengah potensi tekanan global, pemerintah mulai menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Salah satu wacana yang mencuat adalah pemangkasan gaji pejabat tinggi negara, termasuk menteri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons wacana tersebut dengan sikap terbuka. Saat ditemui di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (17/3/2026), ia menyatakan tidak keberatan jika pemotongan gaji menteri dilakukan.

“Ya gak papa menterinya gajinya dipotong, sudah kegedean juga,” ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih cukup solid. Ia menyebut aktivitas ekonomi tetap berjalan di berbagai sektor.

“Jadi ekonomi masih baik, semuanya kenceng lari, ekspansi segala macam,” kata dia.

Terkait kemungkinan pemangkasan anggaran, Purbaya menyampaikan belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah masih terus melakukan kajian dengan memantau perkembangan harga minyak dunia.

“Belum, pemangkasan belum ada, belum ada keputusan pemangkas anggaran. Kita sedang melakukan exercise terus melihat perkembangan harga minyak dunia seperti apa,” tambahnya.

Wacana penghematan ini sebelumnya juga disinggung Presiden Prabowo Subianto. Dalam Sidang Kabinet, Prabowo menyebut sejumlah negara telah menerapkan langkah efisiensi, termasuk memangkas gaji anggota kabinet dan legislatif, lalu mengumpulkan penghematan tersebut untuk membantu kelompok yang paling rentan.

“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah,” ujar Prabowo.

Hingga kini, rencana pemotongan gaji pejabat masih berada pada tahap kajian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah sedang merinci opsi tersebut sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional, meski Indonesia disebut belum berada dalam kondisi krisis.