Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM subsidi meski harga minyak dunia sedang meningkat. Menurutnya, APBN masih cukup kuat untuk menyerap kenaikan biaya energi agar dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat.
“Di luar tidak ada gejolak berarti kan sekarang? Karena pemerintah meng-absorb kenaikan biayanya,” kata Purbaya dalam wawancara doorstop di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3).
Purbaya menjelaskan, kebijakan fiskal berfungsi sebagai peredam gejolak global, termasuk ketika harga minyak dunia naik. Jika kenaikan harga minyak langsung diteruskan ke harga BBM, ia menilai hal itu berpotensi memperlambat ekonomi dan menekan daya beli masyarakat.
Ia menambahkan, pemerintah tetap mewaspadai kemungkinan kenaikan harga yang lebih tinggi mengingat harga minyak dunia bersifat fluktuatif. Saat ditanya mengenai skenario harga minyak mencapai USD 150 per barel, Purbaya menilai lonjakan setinggi itu tidak akan bertahan lama karena berpotensi memicu resesi global.
“Tidak apa-apa (kalau harga minyak ke level USD 150 per barel), kita pasti selamat. Kita tidak akan hancur. Kenapa? Tidak akan lama ke USD 150. Karena semuanya akan resesi. Sehabis itu jatuh dalam sekali,” ujarnya.
Purbaya mencontohkan lonjakan harga minyak pada masa lalu yang sempat mencapai sekitar USD 150 per barel sebelum akhirnya turun drastis. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan ekonomi global tidak dapat bertahan lama ketika harga minyak terlalu tinggi.
Ia juga menilai produsen minyak pada akhirnya tidak akan membiarkan harga bertahan tinggi dalam waktu lama, karena kondisi itu dapat merugikan mereka sendiri ketika permintaan energi turun akibat perlambatan ekonomi global.
Meski demikian, pemerintah disebut tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila harga minyak terus meningkat dalam periode yang panjang. Dalam kondisi tertentu, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan anggaran untuk meminimalkan dampaknya terhadap perekonomian domestik.
Terkait pertanyaan mengenai kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk pelebaran defisit anggaran, Purbaya menyatakan kondisi anggaran saat ini masih dinilai aman sehingga langkah tersebut belum menjadi pembahasan.
