Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Triwulan I 2026 menunjukkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat, sehat, dan efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
Menurut Purbaya, APBN terus berperan menjaga daya tahan ekonomi, mendukung masyarakat, serta memastikan agenda pembangunan berjalan konsisten. Hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 10,5% secara tahunan (year on year/yoy).
Penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun atau 17,2% dari target APBN, tumbuh 14,3% (yoy). Dari angka itu, penerimaan pajak terealisasi Rp394,8 triliun atau 16,7% dari target APBN, dengan pertumbuhan 20,7% (yoy). Pemerintah menilai pertumbuhan tersebut didukung oleh membaiknya aktivitas usaha, harga komoditas yang masih mendukung, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan transformasi digital administrasi perpajakan.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2% dari target APBN. Meski masih terkontraksi 12,6% (yoy), penerimaan ini disebut tetap berkontribusi dalam menopang pendapatan negara sekaligus mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industri domestik.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4% dari target APBN, dengan kontraksi 3% (yoy). Namun, pemerintah mencatat bahwa bila dividen BUMN atau PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) tidak diperhitungkan, PNBP justru tumbuh 7% (yoy).
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau 21,2% dari target APBN, tumbuh 31,4% (yoy). Purbaya menjelaskan percepatan belanja tersebut menunjukkan APBN bergerak cepat sejak awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp610,3 triliun atau 19,4% dari target APBN. Realisasi ini mencerminkan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional, belanja kementerian dan lembaga, perlindungan sosial, serta berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat. Sementara Transfer ke Daerah mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5% dari target APBN, dengan penekanan pada penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
Dalam pelaksanaan program prioritas, pemerintah mencatat realisasi program MBG mencapai Rp55,3 triliun hingga akhir Maret 2026. Program ini dilaporkan telah menjangkau 61,8 juta penerima dan melibatkan 26.066 SPPG.
Secara keseluruhan, APBN mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun. Pemerintah menilai posisi tersebut masih terjaga, terukur, dan sesuai desain APBN 2026. Purbaya juga menyebut pembiayaan anggaran dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan.
Pemerintah mencermati ketidakpastian global, termasuk ketegangan geopolitik yang mendorong kenaikan harga energi dan berdampak pada aktivitas ekonomi dunia. Meski demikian, APBN disebut tetap dijaga sebagai peredam gejolak. Pemerintah juga mencatat sektor manufaktur Indonesia masih bertahan di zona ekspansi, meski terjadi perlambatan.
Menurut Purbaya, resiliensi ekonomi Indonesia tercermin dari surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut serta kinerja ekspor yang tetap solid. Selain itu, peningkatan impor yang didominasi bahan baku dan barang modal dinilai menunjukkan aktivitas produksi dan investasi domestik masih berada dalam fase ekspansif.
Pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,61% (yoy), ditopang kuatnya permintaan domestik dan ekspansi sektor-sektor produktif. Pengeluaran pemerintah melalui peningkatan realisasi belanja APBN dan pelaksanaan program prioritas juga dinilai memberi dorongan dalam menjaga momentum pertumbuhan.
Di sisi harga, inflasi Triwulan I 2026 tercatat 3,48% dan disebut bersifat temporer. Pemerintah mencatat inflasi kembali menurun pada April 2026 menjadi 2,42%.
Di sektor keuangan, pemerintah menilai ketahanan sistem tetap terjaga di tengah tekanan global. Pemerintah disebut aktif menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yield Surat Berharga Negara (SBN), dan kepercayaan pasar. Pasar SBN dilaporkan tetap solid, dengan incoming bid dan rata-rata bid-to-cover ratio lelang yang tetap kuat. Sepanjang April 2026, pasar SBN mencatat net inflow Rp13,4 triliun.
Purbaya menilai kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Yield SBN juga disebut menurun, dengan spread SBN rupiah terhadap US Treasury (UST) yang lebih rendah dibandingkan banyak negara sekelompok, sehingga risiko dinilai tetap terkendali. Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus memantau perkembangan global guna memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga.
Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan koordinasi kebijakan yang solid, pemerintah menyatakan optimistis APBN 2026 akan tetap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber: infopublik.id
