Jakarta—Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk menyerap kenaikan harga minyak global. Pemerintah, kata dia, menanggung kenaikan biaya energi agar dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Di luar tidak ada gejolak berarti kan sekarang? Karena pemerintah meng- absorb kenaikan biayanya,” ujar Purbaya dalam wawancara doorstop di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.
Purbaya menyatakan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM subsidi. Ia menjelaskan, kebijakan fiskal berfungsi sebagai peredam gejolak global, termasuk ketika harga minyak dunia meningkat. Menurutnya, bila kenaikan harga minyak langsung diteruskan ke harga BBM, kondisi itu berpotensi memperlambat ekonomi serta menekan daya beli masyarakat.
Ia menilai kemampuan APBN untuk menyerap kenaikan harga minyak masih memadai pada kondisi saat ini. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai kemungkinan kenaikan yang lebih tinggi mengingat harga minyak dunia bersifat fluktuatif.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan harga minyak dunia menyentuh level 150 dolar AS per barel, Purbaya berpendapat lonjakan tersebut tidak akan bertahan lama karena berpotensi memicu resesi global. “Tidak apa-apa (kalau harga minyak ke level 150 dolar AS per barel), kita pasti selamat. Kita tidak akan hancur. Kenapa? Tidak akan lama ke 150 dolar. Karena semuanya akan resesi. Sehabis itu jatuh dalam sekali,” katanya.
Ia mencontohkan lonjakan harga minyak pada masa lalu yang sempat mencapai sekitar 150 dolar AS per barel sebelum akhirnya turun drastis. Menurutnya, hal itu menunjukkan ekonomi global tidak dapat bertahan lama dengan harga minyak yang terlalu tinggi.
Purbaya juga menilai produsen minyak pada akhirnya tidak akan membiarkan harga bertahan terlalu tinggi dalam waktu lama, karena kondisi tersebut dapat merugikan mereka sendiri ketika permintaan energi turun akibat perlambatan ekonomi global.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi apabila harga minyak terus meningkat dalam jangka waktu lama. Pada kondisi tertentu, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan anggaran untuk meminimalkan dampak terhadap perekonomian domestik.
Saat ditanya mengenai rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk pelebaran defisit anggaran, Purbaya menyebut kondisi anggaran saat ini masih dinilai aman sehingga langkah tersebut belum menjadi pembahasan.
Ia mengatakan evaluasi terhadap kondisi fiskal akan dilakukan apabila harga minyak tinggi bertahan dalam waktu lama. Namun hingga kini, menurut Purbaya, kondisi tersebut belum terlihat. “Itu belum kelihatan sampai sekarang, karena anggarannya kan masih aman. Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya. Tapi tidak langsung Perppu,” ujarnya.
