Forum ekonomi yang digelar Kamis, 19 Februari 2026, menyoroti prospek ekonomi tahun ini dengan fokus pada upaya menjaga momentum pertumbuhan sebagai penguatan ekonomi nasional. Paparan dalam forum tersebut menempatkan 2026 sebagai fase penting untuk memastikan laju ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika global yang masih bergejolak.

Pembahasan diawali dari kondisi ekonomi dunia, lalu berlanjut ke tantangan industri perbankan, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta strategi yang dipandang relevan untuk 2026.

Dari sisi global, ketidakpastian dinilai masih tinggi. Hal ini tercermin dari World Uncertainty Index yang tetap berada pada level tinggi meski mulai menunjukkan penurunan. Sejumlah peristiwa disebut menjadi pendorong meningkatnya ketidakpastian, mulai dari invasi Rusia ke Ukraina, konflik di Timur Tengah, kebijakan tarif Amerika Serikat, hingga krisis perbankan di AS seperti kasus Silicon Valley Bank dan First Republic.

Selain itu, Geopolitical Risk Index dilaporkan meningkat, terutama menjelang akhir 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan risiko geopolitik belum mereda dan berpotensi memengaruhi perdagangan, investasi, serta stabilitas keuangan global.

Di tengah situasi tersebut, ekonomi global diproyeksikan melambat pada 2026. Proyeksi dari lembaga internasional seperti OECD, World Bank, dan IMF menunjukkan pertumbuhan dunia tidak sekuat periode sebelumnya. Negara maju diperkirakan tumbuh relatif datar karena menghadapi tantangan struktural, antara lain produktivitas yang melemah, beban fiskal tinggi, dan ketidakpastian arah kebijakan moneter. Sementara itu, negara berkembang masih menjadi motor pertumbuhan, meski momentumnya berpotensi tertahan akibat perlambatan perdagangan global dan fragmentasi rantai pasok.

Amerika Serikat, kawasan Euro, dan Jepang disebut berpeluang mengalami pertumbuhan terbatas. China dan India tetap menjadi kontributor utama dari kelompok negara berkembang, meski menghadapi tantangan eksternal. Indonesia dinilai tetap menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dibanding banyak negara lain.

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif. Setelah tumbuh 5,05% pada 2023 dan 5,03% pada 2024, ekonomi diperkirakan mencapai 5,11% pada 2025. Pada kuartal IV-2025, pertumbuhan disebut meningkat signifikan, ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi.

Struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih didominasi konsumsi rumah tangga dengan porsi lebih dari separuh total PDB. Investasi dan ekspor bersih juga memberi kontribusi penting. Ketahanan daya beli kelas atas dinilai relatif solid dan menjaga permintaan pada segmen tertentu, sehingga membuka peluang penyaluran kredit perbankan—terutama kredit korporasi yang melayani pasar menengah-atas—meski tetap dilakukan secara selektif.

Secara global, pertumbuhan 2025 diperkirakan stabil di sekitar 3,3% namun berpotensi melambat pada 2026. Di saat yang sama, inflasi global menunjukkan tren menurun, yang dinilai dapat memperbaiki daya beli riil masyarakat.

Dari sisi kebijakan moneter, bank sentral AS menurunkan Fed Funds Rate sebesar 75 basis poin sepanjang 2025, dan siklus pelonggaran diperkirakan berlanjut pada 2026 dengan tambahan penurunan 50 basis poin. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan semakin solid pada 2026 dengan dukungan inflasi yang terjaga dan kebijakan moneter yang lebih longgar.

Inflasi Indonesia disebut tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia, yakni 1,5%–3,5%. Sepanjang 2025, BI-Rate telah turun 125 basis poin dan diperkirakan kembali turun pada 2026. Ruang penurunan dinilai terbuka karena inflasi relatif terkendali dan stabilitas makro tetap terjaga. Penurunan BI-Rate diperkirakan berlanjut sebesar 50 basis poin dari 4,75% ke 4,25% pada 2026.

Memasuki sektor perbankan, kondisi permodalan dan likuiditas perbankan nasional secara umum dinilai solid. Rasio kecukupan modal (CAR) tetap tinggi, likuiditas memadai, dan rasio kredit bermasalah (NPL) masih terkendali. Namun, pertumbuhan kredit masih berada di kisaran satu digit.

Data menunjukkan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan kredit tidak lagi seagresif beberapa tahun sebelumnya. Loan to Deposit Ratio relatif stabil, margin bunga bersih cukup terjaga, dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga menggambarkan kondisi yang masih aman.

Meski demikian, survei perbankan Bank Indonesia mengindikasikan pelemahan permintaan kredit baru pada 2025, terutama pada segmen konsumsi, UMKM KUR, dan non-UMKM. Kondisi ini juga tercermin dari meningkatnya undisbursed loan—kredit yang sudah disetujui tetapi belum ditarik—yang terus naik sejak masa pra-pandemi hingga 2025. Fenomena tersebut dipandang mencerminkan sikap wait and see pelaku usaha dalam melakukan ekspansi.

Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit disebut melemah, sementara NPL cenderung meningkat sejak akhir 2024. Ini menjadi sinyal bahwa usaha kecil masih menghadapi tekanan.

Secara sektoral, perlambatan terjadi pada tiga kontributor utama PDB, yakni industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Ketiganya juga memiliki porsi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Ketika pertumbuhan sektor-sektor tersebut melambat, permintaan kredit pun ikut terpengaruh. Data pertumbuhan kredit per sektor menunjukkan sektor-sektor utama tersebut belum menunjukkan akselerasi signifikan dibanding beberapa sektor lain seperti transportasi atau kesehatan.

Survei KADIN-PERBANAS turut menggambarkan adanya kesenjangan persepsi. Mayoritas responden menilai kebijakan fiskal dan moneter sudah pro-growth dan dipercaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di tingkat perusahaan, banyak pelaku usaha disebut belum merasakan dampak langsung sehingga belum terdorong melakukan ekspansi atau investasi baru. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara desain kebijakan di tingkat makro dan implementasi serta dampaknya di sektor riil.

Untuk 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sedikit lebih tinggi dibanding 2025. Namun, pertumbuhan kredit masih diproyeksikan berada di kisaran satu digit. Bank Indonesia dan perbankan memprediksi era pertumbuhan kredit single digit masih berlanjut pada 2026.

Salah satu tantangan utama yang diangkat adalah lemahnya daya beli kelas menengah-bawah. Indeks daya beli menunjukkan kelompok ini masih berada di bawah kondisi normal sebelum pandemi. Tekanan biaya hidup dan pertumbuhan pendapatan riil yang belum kuat membatasi ruang konsumsi.

Di sisi lain, kelas atas dinilai tetap menunjukkan daya beli solid, tercermin dari peningkatan saldo tabungan yang signifikan. Kelompok menengah-atas cenderung stagnan, mencerminkan sikap konsumsi yang lebih hati-hati. Sementara itu, kelompok menengah-bawah dan bawah menunjukkan pertumbuhan tabungan yang melambat atau stagnan, menandakan tekanan likuiditas.

Dengan inflasi yang relatif terjaga, ruang pelonggaran BI-Rate dinilai tetap terbuka pada 2026. Penurunan suku bunga diharapkan dapat mendukung momentum pertumbuhan tanpa mengganggu stabilitas.

Dari sisi kebijakan fiskal, apabila program prioritas APBN 2026 berjalan efektif, dampaknya diperkirakan menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 0,35 poin persentase, meningkatkan pertumbuhan kredit 0,66 poin persentase, serta mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga 0,76 poin persentase. Program prioritas tersebut mencakup ketahanan pangan—melalui dukungan produksi, subsidi pupuk, bantuan kerawanan pangan, dan distribusi—serta sektor pendidikan melalui pembangunan sekolah unggulan, pemberian beasiswa, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, 2026 dipandang menghadirkan kombinasi peluang dan tantangan. Ketidakpastian global masih membayangi, pertumbuhan kredit domestik berada dalam fase moderat, dan pemulihan daya beli belum merata terutama pada kelas menengah-bawah. Namun, stabilitas makro yang terjaga, inflasi yang terkendali, ruang pelonggaran moneter, serta program prioritas pemerintah disebut menjadi fondasi untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan yang dipercaya di tingkat makro benar-benar dirasakan dampaknya di tingkat usaha dan rumah tangga, sehingga momentum pertumbuhan tidak hanya terjaga, tetapi juga menguat sepanjang 2026.