Jakarta — Menteri Perdagangan Budi Santoso berencana memanggil para eksportir untuk mengantisipasi potensi gangguan rantai pasok global seiring memanasnya situasi di Selat Hormuz. Jalur pelayaran strategis di Timur Tengah itu dikenal sebagai salah satu rute perdagangan energi tersibuk di dunia yang menghubungkan kawasan Teluk Persia.
Budi mengatakan pertemuan dengan pelaku usaha diperlukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai dampak yang mungkin timbul terhadap aktivitas ekspor, termasuk impor bahan baku yang dilakukan eksportir.
“Rencananya besok kami ketemu para eksportir ya, kita akan membahas problem apa. Saya ingin tahu secara teknis kira-kira masalahnya di mana, para eksportir itu kan juga impor bahan baku,” kata Budi usai peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut dia, konflik geopolitik di suatu kawasan kerap memengaruhi jalur distribusi barang secara global. Gangguan terhadap rantai pasok internasional dapat menyebabkan hambatan ekspor maupun impor di sejumlah negara.
Budi menilai kondisi tersebut berpotensi mengubah peta perdagangan dunia. Ketika pasokan dari negara pemasok utama terganggu, sebagian pasar internasional bisa mengalami kekosongan suplai.
“Kalau krisis geopolitik itu biasanya akan merubah peta perdagangan. Ketika global supply chain terganggu, pasti ada negara yang ekspornya terhambat, termasuk juga impornya. Di situ sebenarnya ada celah pasar yang kosong,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah belum menghitung secara pasti dampak situasi tersebut terhadap kinerja ekspor Indonesia. Kementerian Perdagangan masih menunggu masukan dari pelaku usaha serta hasil kajian Badan Kebijakan Perdagangan sebelum menentukan langkah lanjutan.
Ia memperkirakan produk industri yang menggunakan bahan baku impor menjadi sektor yang paling rentan terdampak apabila jalur perdagangan internasional terganggu. Selain itu, kenaikan harga energi dinilai berpotensi mendorong meningkatnya biaya logistik dan produksi.
Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, pemerintah mulai memetakan negara tujuan ekspor alternatif yang relatif tidak terdampak konflik. Program business matching juga diarahkan ke kawasan Asia Tenggara dan Afrika guna membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
