Di abad ke-21, istilah “stabilitas ekonomi” kerap ditempatkan sebagai tujuan utama kebijakan. Dalam berbagai forum internasional, laporan bank sentral, hingga pernyataan kementerian keuangan, stabilitas diulang sebagai tolok ukur keberhasilan: inflasi terkendali, nilai tukar tenang, dan pasar keuangan bergerak tanpa gejolak besar. Namun, di balik ketenangan statistik itu, muncul pertanyaan mendasar: stabilitas ekonomi sebenarnya melindungi siapa?
Pertanyaan tersebut menyoroti hubungan antara kebijakan ekonomi, kekuasaan, dan keadilan. Sejarah menunjukkan, sistem yang tampak stabil dari luar bisa menyimpan ketimpangan dan ketidakadilan di dalamnya. Ketika beban sosial menumpuk dan mencapai batas, stabilitas yang terlihat kokoh dapat runtuh dengan cepat.
Salah satu kritik utama adalah kecenderungan ekonomi modern menempatkan angka sebagai pusat realitas. Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, pengangguran, neraca perdagangan, dan suku bunga dirancang sebagai alat untuk memahami dinamika ekonomi. Namun, indikator itu dapat berubah fungsi: bukan lagi alat analisis, melainkan pengganti realitas sosial. Dalam situasi ini, keberhasilan ekonomi dinilai terutama dari capaian statistik, sementara pengalaman hidup masyarakat perlahan tersisih dari perhatian.
Indikator ekonomi juga memiliki keterbatasan. PDB, misalnya, dapat meningkat karena aktivitas yang justru merusak kehidupan manusia, seperti eksploitasi sumber daya alam berlebihan atau pembangunan yang mengganggu ekosistem sosial. Inflasi yang rendah tidak otomatis memastikan kebutuhan hidup masyarakat miskin tetap terjangkau. Sementara penguatan pasar saham dapat lebih mencerminkan konsentrasi kekayaan pada kelompok terbatas daripada peningkatan kesejahteraan publik.
Di ranah kebijakan, stabilitas sering dipresentasikan sebagai tujuan teknis yang netral. Namun, stabilitas memiliki dimensi politik karena definisinya dibentuk oleh struktur kekuasaan dalam sistem ekonomi global. Dalam praktik, stabilitas kerap dipersempit menjadi ketenangan pasar finansial. Ketika stabilitas dimaknai sebagai stabilitas pasar, kebijakan cenderung diarahkan untuk menjaga kepercayaan investor: disiplin fiskal diperketat, inflasi ditekan, regulasi pasar tenaga kerja dilonggarkan, dan sektor publik didorong menuju privatisasi.
Bagi pasar keuangan, pendekatan ini dianggap rasional karena menekan risiko dan menjaga nilai aset. Namun bagi masyarakat luas, dampaknya dapat berbeda: ketidakpastian pekerjaan, melemahnya perlindungan sosial, serta meningkatnya ketimpangan. Pada titik ini, stabilitas menjadi bahasa kekuasaan yang menentukan siapa yang dilindungi dan siapa yang menanggung risiko.
Stabilitas ekonomi global juga tidak hadir dengan sendirinya. Ia dijaga oleh jaringan institusi: bank sentral yang mengatur stabilitas moneter, lembaga keuangan internasional yang mengawasi stabilitas fiskal, serta pasar modal global yang memberi sinyal kepercayaan atau ketidakpercayaan. Dalam arsitektur ini, negara yang dianggap gagal menjaga stabilitas makroekonomi dapat menghadapi konsekuensi seperti pelarian modal, penurunan peringkat kredit, hingga krisis mata uang. Situasi tersebut sering mendorong pemerintah mengikuti resep kebijakan yang diyakini dapat memulihkan kepercayaan pasar.
Namun, konsekuensi stabilitas dalam arsitektur global dinilai tidak merata. Negara maju yang menguasai pusat keuangan dunia cenderung diuntungkan karena stabilitas global memperkuat dominasi ekonomi mereka. Sebaliknya, bagi banyak negara berkembang, stabilitas dapat berarti disiplin ekonomi ketat tanpa ruang kebijakan yang cukup untuk mengatasi ketimpangan di dalam negeri.
Paradoks yang muncul adalah fenomena “stabilitas tanpa keadilan”. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara menjaga stabilitas makroekonomi: inflasi terkendali, sistem finansial lebih tangguh, dan pertumbuhan relatif stabil. Namun pada saat yang sama, ketimpangan kekayaan meningkat. Sebagian kecil populasi menguasai porsi kekayaan yang besar, sementara banyak orang menghadapi kehidupan yang semakin tidak pasti—pekerjaan tetap makin langka, biaya pendidikan meningkat, harga perumahan melonjak, dan akses layanan kesehatan berkualitas kian mahal.
Ketika stabilitas ekonomi tidak menghasilkan rasa keadilan sosial, legitimasi moral sistem perlahan terkikis. Ketidakpuasan terhadap globalisasi ekonomi memicu reaksi politik di berbagai tempat, mulai dari populisme hingga nasionalisme ekonomi, serta kritik terhadap kapitalisme global. Gejala ini kerap dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas, tetapi juga dapat dibaca sebagai tanda bahwa stabilitas yang ada kehilangan fondasi sosialnya: kepercayaan publik bahwa sistem memberi kesempatan yang adil.
Dalam konteks itu, gagasan stabilitas dinilai perlu ditinjau ulang. Stabilitas tidak cukup didefinisikan sebagai ketenangan pasar finansial, melainkan juga mencakup stabilitas sosial—ketika masyarakat memiliki akses yang adil terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Stabilitas yang bertahan lama, dalam pandangan ini, harus berakar pada keadilan distribusi dan martabat manusia.
Pada akhirnya, perdebatan tentang stabilitas ekonomi tidak hanya menyangkut aspek teknis kebijakan, tetapi juga pilihan moral. Pertanyaan kuncinya: apakah sistem ekonomi dibangun untuk melayani manusia, atau manusia dipaksa menyesuaikan diri dengan kebutuhan sistem? Jika stabilitas harus dicapai dengan mengorbankan martabat, maka yang patut dipertanyakan adalah definisi stabilitas itu sendiri—sebab ekonomi, pada dasarnya, bukan sekadar permainan angka, melainkan tentang kehidupan manusia.
