Pagi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), berpotensi mengalami perubahan ritme. Jika biasanya jalanan diwarnai kendaraan dinas, pemerintah kota kini mendorong para pejabat untuk bersepeda ke kantor sebagai bagian dari respons terhadap tekanan krisis energi yang dampaknya terasa hingga tingkat daerah.
Kebijakan ini muncul di tengah gejolak harga minyak dunia, ancaman krisis energi, serta wacana kerja dari rumah (work from home/WFH) yang disiapkan pemerintah pusat untuk menekan mobilitas dan konsumsi energi. Namun, alih-alih mengurangi kehadiran fisik aparatur, Pemerintah Kota Mataram memilih mendorong aktivitas perkantoran tetap berjalan dengan cara yang dinilai lebih hemat energi.
Langkah tersebut juga terkait langsung dengan penyesuaian anggaran. Pemerintah Kota Mataram disebut telah memangkas belanja bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas hingga 50 persen pada tahun 2026. Dalam konteks itu, sepeda diposisikan bukan sekadar sarana rekreasi, melainkan instrumen kebijakan publik untuk menekan konsumsi BBM.
Secara konsep, kebijakan bersepeda dipandang menawarkan sejumlah manfaat: pengurangan penggunaan kendaraan dinas dapat menekan konsumsi BBM, aktivitas bersepeda berpotensi meningkatkan kesehatan aparatur, dan dampak tambahan berupa pengurangan kemacetan. Meski demikian, penerapannya dinilai memunculkan pertanyaan tentang aspek keadilan dan kesiapan di lapangan.
Tidak semua pejabat tinggal dekat dengan kantor. Jarak tempuh, kondisi fisik, usia, dan faktor keamanan jalan menjadi variabel yang dapat memengaruhi kemampuan aparatur mengikuti kebijakan tersebut. Kebijakan yang tampak ideal bagi wilayah pusat kota berpotensi menjadi beban bagi mereka yang tinggal di pinggiran.
Pemerintah kota disebut membuka ruang fleksibilitas untuk kegiatan tertentu dan masih akan mengkaji radius jarak tempuh. Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa pesan simbolik: ketika pejabat bersepeda, ada teladan penghematan yang ditunjukkan kepada masyarakat, bahwa upaya efisiensi tidak hanya dibebankan kepada warga, tetapi juga dimulai dari aparatur.
Namun, kebijakan ini dinilai tidak cukup jika hanya berhenti pada simbol. Tanpa dukungan infrastruktur seperti jalur sepeda yang aman dan fasilitas pendukung, pelaksanaan berisiko tidak konsisten. Kota yang ramah sepeda dipandang membutuhkan ekosistem yang dibangun bertahap, bukan semata kebijakan tunggal.
Dalam perbandingan dengan daerah lain, pendekatan Mataram terlihat berbeda. Di Jakarta, optimalisasi transportasi publik menjadi salah satu pilihan untuk menekan konsumsi BBM melalui integrasi moda seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Sementara itu, Mataram yang belum memiliki sistem transportasi publik terintegrasi dinilai mencari alternatif yang sesuai dengan keterbatasan setempat.
Di tingkat nasional, wacana WFH muncul sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia, dengan perkiraan pengurangan mobilitas dapat menghemat konsumsi BBM hingga seperlima dari penggunaan normal. Namun, skema tersebut juga dinilai membawa risiko terhadap kualitas layanan publik apabila tidak dikelola dengan baik.
Mataram memilih jalur yang disebut sebagai jalan tengah: aparatur tetap bekerja dari kantor, tetapi didorong menggunakan moda yang lebih hemat energi. Efektivitasnya masih perlu diuji, termasuk seberapa besar penghematan yang benar-benar dihasilkan dan apakah kebijakan dapat bertahan dalam jangka panjang atau hanya respons sementara terhadap situasi global.
Ke depan, penguatan kebijakan dinilai dapat diarahkan pada penyediaan infrastruktur pendukung, mulai dari jalur sepeda yang aman hingga fasilitas parkir memadai. Selain itu, pendekatan yang lebih adaptif juga dianggap penting, mengingat kondisi aparatur tidak seragam. Opsi kombinasi antara bersepeda, transportasi bersama, dan kerja fleksibel disebut dapat menjadi solusi yang lebih realistis.
Evaluasi berbasis data juga dipandang krusial untuk menilai dampak kebijakan terhadap penghematan, kinerja aparatur, serta persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik. Pada akhirnya, kebijakan bersepeda di Mataram tidak hanya dibaca sebagai perubahan cara berangkat kerja, tetapi juga sebagai upaya mencari arah di tengah ketidakpastian global—di persimpangan antara efisiensi dan kemanusiaan.
