KUALA LUMPUR — Pemerintah Malaysia mempercepat penilaian komprehensif terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai langkah mengamankan pasokan energi domestik di tengah ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Kebijakan strategis tersebut tercantum dalam Rencana Malaysia Ketigabelas (13MP) di bawah kendali Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pemerintah menilai opsi energi nuklir diperlukan untuk melindungi negara dari potensi krisis bahan bakar fosil, yang harganya dinilai rentan melonjak akibat konflik bersenjata serta gangguan jalur distribusi internasional.
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri PETRA Malaysia, Fadillah Yusof, menyebut situasi global yang tidak menentu telah memengaruhi pasar energi. “Dunia sedang tidak menentu. Ketegangan di Timur Tengah hingga gangguan di Selat Hormuz telah mengacak-acak pasar energi. Malaysia tidak boleh tinggal diam,” kata Fadillah, Minggu (29/3/2026).
Dalam penilaian pemerintah, tenaga nuklir dipandang mampu menyediakan daya baseload yang stabil dan berkelanjutan serta menghasilkan emisi karbon yang nyaris nol. Untuk memastikan kelayakan proyek dengan standar keamanan tertinggi, pemerintah memberikan mandat operasional kepada MyPOWER Corporation sebagai Organisasi Pelaksana Program Tenaga Nuklir (NEPIO).
MyPOWER Corporation disebut memikul tugas menyusun kerangka hukum pelindung, menyiapkan sumber daya manusia, serta menguji teknologi bersama industri besar. Seluruh proses itu akan merujuk pada standar yang ditetapkan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Langkah Malaysia ini turut memunculkan dinamika baru dalam persaingan pengembangan energi bersih di Asia Tenggara. Filipina menargetkan kapasitas 4.800 megawatt pada 2050, Vietnam disebut kembali mengaktifkan rencana nuklir nasionalnya, sementara Indonesia mengeksplorasi teknologi small modular reactor (SMR) terapung untuk direalisasikan pada 2030.
