Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti potensi dampak konflik Iran terhadap perekonomian global, terutama jika berujung pada terganggunya pasokan minyak Iran ke China. Menurut Luhut, China merupakan salah satu pembeli utama minyak Iran, sehingga konflik yang berkepanjangan dapat menekan ekonomi negara tersebut.
“Kalau berkelanjutan, Cina tidak akan dapat minyak lagi dari Iran. Padahal sumber minyak dia Iran, Venezuela, dan Rusia,” ujar Luhut, dikutip dari Instagram resminya, Jumat (6/3/2026).
Luhut menilai kondisi itu dapat memicu persaingan geopolitik yang lebih luas di sektor energi. “Amerika maunya dia kontrol semua. Jadi ini pertikaian strategis dunia yang kita harus amati dengan baik,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap ekonomi China berpotensi merembet ke negara lain, termasuk Indonesia. “Dampaknya pada ekonomi. Juga ekonomi Cina akan juga luka. Nah ekonomi kita juga bisa akan terkena juga,” ujarnya.
Karena itu, Luhut menilai Indonesia perlu menjaga posisi politik luar negeri yang netral. “Saya kira non-alignment atau non-blok itu masih sangat relevan,” kata Luhut.
Dalam perkembangan terkait konflik, Rusia dan China dilaporkan mengutuk perang yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Konflik tersebut disebut telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dinilai sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
Presiden Rusia Vladimir Putin, seperti dikutip dari Al Jazeera, menyebut pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei pada Sabtu (28/2) sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap semua norma moral manusia.” Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar bahwa penggunaan kekuatan tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah dan mendesak semua pihak menghindari eskalasi lebih lanjut.
Rusia dan China juga dilaporkan bersama-sama meminta diadakannya pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Meski demikian, di balik kecaman tersebut, keduanya tidak menunjukkan niat untuk memberikan dukungan militer langsung kepada Iran.
Hubungan Rusia dan Iran disebut semakin erat setelah kedua negara menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada Januari 2025, yang mencakup berbagai bidang mulai dari perdagangan hingga kerja sama militer, sains, budaya, dan pendidikan. Perjanjian itu memperdalam koordinasi pertahanan dan intelijen serta mendukung proyek koridor transportasi yang menghubungkan Rusia dengan kawasan Teluk melalui wilayah Iran.
Keduanya juga menggelar latihan militer bersama di Samudra Hindia pada akhir Februari, sekitar sepekan sebelum AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Namun, ketika perang pecah, Rusia disebut tidak memiliki kewajiban untuk merespons secara militer karena perjanjian tersebut tidak memuat klausul pertahanan bersama yang membentuk aliansi militer formal.
Andrey Kortunov, mantan Direktur Jenderal Russian International Affairs Council dan anggota Valdai Discussion Club, mengatakan perjanjian pertahanan bersama Rusia dengan Korea Utara pada 2024 merupakan contoh kesepakatan yang jauh lebih mengikat dalam hal dukungan militer.
Dalam wawancara melalui sambungan video dari Moskow kepada Al Jazeera, Kortunov menjelaskan bahwa perjanjian dengan Korea Utara memuat kewajiban bagi Rusia untuk bergabung jika negara tersebut terlibat dalam konflik apa pun. Sementara perjanjian dengan Iran, menurutnya, hanya menyebutkan bahwa kedua pihak sepakat untuk tidak melakukan tindakan bermusuhan jika salah satu sedang terlibat konflik.
Kortunov menilai Rusia sangat kecil kemungkinan mengambil tindakan militer langsung untuk membantu Iran karena risikonya terlalu besar. Ia juga menyebut Rusia saat ini tampak memprioritaskan mediasi AS dalam konflik Ukraina. Meski perjanjian tersebut secara jelas menyatakan Rusia tidak berkewajiban melakukan intervensi, Kortunov mengatakan sejumlah pihak di Teheran merasa kecewa dan berharap Rusia dapat berbuat lebih dari sekadar langkah diplomatik di DK PBB atau forum multilateral lainnya.
