Gelombang kapal tanker asing yang memenuhi Selat Malaka menandai perubahan penting dalam peta krisis energi global. Konflik yang berkecamuk di Iran dan memanasnya situasi di Selat Hormuz disebut telah mendorong pergeseran jalur distribusi energi dunia ke Asia Tenggara. Dalam situasi ini, Indonesia—karena letak geografisnya—menjadi salah satu titik kunci dalam arus perdagangan minyak, sekaligus menghadapi risiko keamanan yang kian kompleks.
Dalam beberapa hari terakhir, arus kapal tanker raksasa dilaporkan meningkat tajam. Data maritim mencatat sedikitnya 42 kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) mengalihkan rute dari Teluk Persia menuju Samudra Hindia dan kemudian masuk ke Selat Malaka. Lonjakan itu membuat jalur pelayaran yang sudah termasuk tersibuk di dunia menjadi semakin padat, dengan waktu tunggu yang membengkak hingga berjam-jam. Kondisi tersebut menambah tekanan pada kapasitas navigasi dan keamanan laut di kawasan.
Kekhawatiran bertambah setelah radar mendeteksi 12 kapal yang diduga bagian dari “armada gelap” mematikan sistem pelacakan otomatis (AIS) saat memasuki perairan Aceh. Praktik mematikan AIS kerap dikaitkan dengan aktivitas ilegal, mulai dari penyelundupan energi hingga perdagangan gelap, yang disebut makin marak di tengah gejolak harga minyak global. Masuknya kapal tanpa identitas jelas dinilai memperlihatkan celah pengawasan yang dapat berimplikasi pada kedaulatan Indonesia.
Ketua Umum Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, Bachtiar Nasir, menilai fenomena tersebut sebagai alarm dini krisis global. Menurutnya, ketika jalur Hormuz terganggu, dunia memiliki pilihan terbatas selain mengalihkan arus pelayaran ke Selat Malaka. Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan semata kepadatan kapal, melainkan sinyal bahwa sistem distribusi energi dunia sedang berada dalam tekanan serius.
Bachtiar juga menyoroti ketergantungan negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan terhadap jalur Malaka, yang membuat kawasan ini menjadi titik krusial dalam rantai pasok energi global. Ia mengingatkan, lonjakan aktivitas di Selat Malaka tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga membuka potensi ancaman keamanan. Indonesia, sebagai negara di jalur utama, disebut berisiko menjadi titik rawan baru konflik jika tidak segera mengantisipasi. “Kita bukan hanya menghadapi kemacetan laut, tapi juga potensi pelanggaran kedaulatan,” ujarnya.
