Gerakan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) muncul pada masa Demokrasi Liberal, periode yang ditandai dinamika politik yang rumit dan kerap memunculkan ketegangan antara pusat dan daerah. Di Indonesia Timur, gerakan ini diumumkan oleh para pemimpin militer dan berkembang menjadi pemberontakan yang memicu respons diplomatik serta operasi militer dari pemerintah pusat.
Salah satu pemicu utama Permesta adalah sentimen di Sulawesi dan Sumatera Tengah yang menilai kebijakan pemerintah pusat di Jakarta menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Ketidakpuasan tersebut diperkuat oleh persepsi bahwa Pulau Jawa mendapat perlakuan istimewa, sementara wilayah lain yang dianggap memberi kontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional merasa diabaikan. Kondisi itu disebut berdampak pada pembatasan dan gangguan dalam pengembangan daerah, hingga memunculkan keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Dalam perkembangannya, Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Pettarani melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo dan Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo. Dalam pertemuan itu, Pettarani mendesak agar pemerintah pusat memberi otonomi yang lebih luas, terutama bagi wilayah Indonesia Timur, serta meminta pembagian pendapatan yang lebih adil untuk mendanai proyek pembangunan lokal. Namun, permintaan tersebut disebut tidak mendapatkan respons dari pemerintah.
Pada akhir Februari 1957, Andi Burhanuddin dan Henk Rondonuwu dikirim ke Jakarta sebagai wakil Sulawesi untuk kembali mendesak pemerintah pusat. Setelah upaya itu tidak membuahkan hasil, pada 2 Maret 1957 Letkol Ventje Sumual, Panglima TT-VII, mengumumkan keadaan perang di seluruh wilayah Indonesia Timur. Sumual sebelumnya juga disebut telah berupaya menekan pemerintah pusat agar memenuhi tuntutan yang sama. Pada momen tersebut, Piagam Perjuangan Semesta atau Piagam Permesta dibacakan.
Dalam Piagam Permesta dinyatakan: “Pertama-tama dengan mejakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masjarakat, bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia dan semata-mata diperdjoangkan untuk perbaikan nasib rakjat Indonesia dan penjelesaian bengka-lai revolusi Nasional.”
Menanggapi pemberontakan Permesta, pemerintah Indonesia menempuh langkah diplomatis dan militer. Upaya dialog menjadi prioritas awal, tetapi ketika tidak menghasilkan kesepakatan, pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas. Disebutkan bahwa pada 17 Desember 1960 tercapai kesepakatan Permesta menghentikan pemberontakan setelah pemerintah pusat menyetujui pemecahan Provinsi Sulawesi menjadi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, dengan Manado sebagai ibu kota Sulawesi Utara.
Selain jalur kesepakatan, pemerintah pusat juga menjalankan operasi militer, termasuk Operasi Merdeka, Operasi Tegas, dan Operasi Sadar. Pemberontakan Permesta dinilai lebih kompleks dibanding pemberontakan lain, salah satunya karena adanya dukungan dari pihak asing, khususnya Amerika Serikat. Pada Oktober 1961, wilayah yang sebelumnya dikuasai Permesta disebut berhasil direbut kembali oleh Tentara Nasional Indonesia melalui rangkaian operasi tersebut.
Pemberontakan Permesta kemudian berakhir secara resmi setelah pemerintah memberikan amnesti dan abolisi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322 tahun 1961. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bagaimana ketegangan pusat-daerah, tuntutan otonomi, dan persoalan pembagian sumber daya menjadi bagian penting dari gejolak politik pada masa Demokrasi Liberal.
