Reformasi merupakan era dalam perpolitikan Indonesia yang muncul setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998. Sebelumnya, Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun, dari 1966 hingga 1998.
Lahirnya Reformasi tidak terlepas dari krisis ekonomi dan politik pada akhir masa Orde Baru. Situasi tersebut ditandai maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), besarnya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar, serta gaya kepemimpinan yang dinilai sangat otoriter sehingga memicu ketidakpuasan masyarakat.
Ketidakpuasan itu kemudian berkembang menjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia. Gelombang protes inilah yang menjadi salah satu penanda lahirnya Reformasi.
Krisis ekonomi
Krisis ekonomi yang menjadi latar Reformasi bermula pada 1997, ketika nilai rupiah mulai anjlok. Puncak pelemahan rupiah terjadi pada Juli 1998, saat nilai tukar terhadap dollar AS mencapai Rp 16.650.
Selain melemahnya nilai rupiah, krisis ekonomi juga dipicu oleh membengkaknya utang luar negeri swasta. Utang luar negeri tersebut disebut menjadi salah satu penyebab merosotnya kondisi ekonomi Indonesia.
Dalam situasi krisis, Indonesia kemudian mendapat bantuan dari International Monetary Fund (IMF) yang menawarkan solusi berupa paket reformasi keuangan. Namun, bantuan IMF disebut justru menjerat Indonesia dan membuat krisis ekonomi semakin berat.
Faktor kebijakan pembangunan Orde Baru
Selain krisis ekonomi, kebijakan pembangunan pada era Orde Baru juga disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya Reformasi. Pemerintah saat itu dinilai lebih memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa, sementara wilayah lain kurang mendapatkan perhatian.
Akibatnya, hasil pembangunan disebut hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia.
Rangkaian faktor yang memicu Reformasi
- Krisis ekonomi yang ditandai anjloknya nilai rupiah sejak 1997 dan mencapai puncak pada Juli 1998.
- Membengkaknya utang luar negeri, termasuk utang swasta, yang memperburuk kondisi ekonomi.
- Maraknya praktik KKN dan beban utang negara yang tidak sanggup dibayar.
- Kepemimpinan yang otoriter dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat.
- Demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang kemudian melahirkan Reformasi.
