Lahirnya Orde Baru tidak terlepas dari terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Melalui Supersemar, Presiden Soekarno menyerahkan mandat kekuasaan kepada Soeharto, yang saat itu menjabat Menteri/Panglima Angkatan Darat. Masa kepemimpinan Soeharto yang kemudian bertahan hingga 1998 dikenal sebagai era Orde Baru.
Pada hakikatnya, Orde Baru disebut lahir untuk melaksanakan kembali kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Gejolak pada pemerintahan Soekarno
Orde Baru lahir di tengah pergolakan politik Indonesia pada pertengahan 1960-an, yang kerap disebut sebagai salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Penyerahan mandat kekuasaan melalui Supersemar terjadi dalam situasi guncangan pasca-peristiwa G30S pada 1 Oktober 1965.
Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno melemah setelah muncul tudingan dari kalangan tentara bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan dalang di balik pembunuhan tujuh jenderal. Tuduhan tersebut memicu kemarahan kelompok pemuda antikomunis.
Munculnya gerakan mahasiswa dan gelombang protes
Pada akhir Oktober 1965, mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan perlindungan tentara. Kelompok ini dibentuk untuk memprotes Soekarno yang dinilai enggan bertindak terkait peristiwa G30S.
Di sisi lain, protes juga muncul akibat memburuknya kondisi ekonomi. Memasuki 1966, inflasi disebut telah mencapai lebih dari 600 persen. Dalam situasi tersebut, Soekarno dinilai tidak memberikan tanggapan terhadap suara rakyat.
Faktor politik pendorong lahirnya Orde Baru
Kondisi politik yang kacau pada 1966 menjadi salah satu pendorong lahirnya Orde Baru. Salah satu faktor yang disebut berperan adalah penolakan Presiden Soekarno untuk bertanggung jawab atas peristiwa G30S.
Tiga Tuntutan Rakyat
Selain berbagai tekanan politik dan ekonomi, periode ini juga ditandai dengan menguatnya tuntutan masyarakat yang dikenal sebagai Tiga Tuntutan Rakyat.
