Kawasan Asia Pasifik disebut menghadapi ancaman serius kejahatan siber setelah laporan Visa memperkirakan kerugian konsumen di wilayah tersebut mencapai USD688 miliar atau setara Rp10.800 triliun sepanjang 2024. Angka ini mencerminkan meningkatnya penipuan digital di tengah percepatan digitalisasi yang dinilai belum diimbangi literasi keamanan siber yang memadai.
Estimasi tersebut tercantum dalam laporan Visa berjudul The Anti-Scam Playbook yang dirilis pada Mei 2025. Visa menilai pertumbuhan ekonomi digital di Asia Pasifik turut membuka celah bagi sindikat penipuan lintas negara, dengan konsumen menjadi sasaran utama berbagai modus kejahatan daring.
Visa menggambarkan ancaman ini bersifat sistemik karena mulai memengaruhi stabilitas ekonomi digital, baik di negara maju maupun berkembang. Dari pemantauan perusahaan, lonjakan kerugian dilaporkan terjadi di sejumlah negara Asia Pasifik. Singapura, misalnya, mencatat peningkatan nilai kerugian hingga 145% sejak 2020. Sementara itu di Australia, penipuan berkedok investasi dan penyamaran pejabat negara disebut telah merugikan masyarakat lebih dari AUD2 miliar.
Situasi paling mengkhawatirkan, menurut laporan tersebut, terjadi di Taiwan. Kerugian akibat penipuan siber di negara itu diperkirakan mencapai USD7,4 miliar atau sekitar 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Visa menyebut skala dampaknya setara dengan kerugian akibat bencana alam besar bagi perekonomian Taiwan.
Meningkatnya risiko penipuan digital juga mendorong institusi keuangan memperkuat pertahanan. Visa menyatakan telah menginvestasikan USD12 miliar dalam lima tahun terakhir untuk meningkatkan keamanan jaringan pembayaran global. Melalui pengembangan Visa Scam Disruption (VSD), perusahaan mengklaim mampu melumpuhkan infrastruktur penipuan berbasis AI generatif sebelum pelaku menghubungi calon korban.
Selain itu, Visa memperkenalkan Visa Protect for A2A, teknologi yang memberikan skor risiko secara instan pada transaksi antar-rekening. Dalam fase uji coba di sejumlah pasar maju, sistem ini dilaporkan mendeteksi lebih dari 54% upaya penipuan. Visa berharap penerapan lebih luas dapat memblokir aliran dana ke rekening penampung atau mule accounts secara otomatis untuk melindungi dana nasabah.
Laporan tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara di Asia Pasifik. Penyelarasan regulasi keamanan siber, termasuk standarisasi tanggung jawab antara perbankan dan platform media sosial, dinilai penting untuk memutus rantai penyebaran informasi palsu yang kerap menjadi pintu masuk penipuan.
Visa menyebut dunia kini berada dalam “perlombaan senjata digital”, sehingga sistem pertahanan siber harus berkembang lebih cepat dan lebih cerdas dibanding pelaku kejahatan. Tanpa penguatan kolaborasi dan teknologi, ancaman penipuan siber diperkirakan berpotensi terus membebani konsumen dan menggerus kepercayaan publik terhadap ekonomi digital.
