Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat perlindungan terendah terhadap penipuan digital di dunia. Laporan Global Fraud Index 2025 yang disusun perusahaan teknologi verifikasi global Sumsub menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara paling rentan terhadap penipuan digital, berada tepat di bawah Pakistan.
Peringkat tersebut menempatkan Indonesia dalam kelompok negara berisiko tinggi di tengah percepatan ekonomi digital, pertumbuhan transaksi keuangan daring, serta masifnya penggunaan platform e-commerce dan media sosial. Dalam laporan yang menganalisis 112 negara itu, Indonesia juga masuk daftar 15 negara dengan tingkat perlindungan digital paling lemah.
Sumsub menjelaskan bahwa pemeringkatan dalam Global Fraud Index 2025 tidak disusun semata berdasarkan jumlah kasus penipuan digital. Indeks ini dirancang untuk menjelaskan mengapa suatu negara lebih rentan terhadap penipuan dibanding negara lain, dengan menilai faktor-faktor struktural dalam ekosistem digital. Penilaian mencakup tingkat aktivitas kejahatan digital, kesiapan teknologi dan infrastruktur, peran pemerintah dalam regulasi dan penegakan hukum, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi kerentanan masyarakat.
Dalam laporan tersebut, indikator aktivitas penipuan menjadi faktor paling dominan dengan bobot 50%. Aspek ini mengukur intensitas penipuan digital, termasuk jumlah laporan kasus, keberadaan jaringan penipuan, serta tingkat penolakan transaksi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip Anti-Money Laundering (AML).
Indikator berikutnya adalah akses terhadap sumber daya dengan bobot 20%. Faktor ini menilai sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap teknologi, infrastruktur digital, serta layanan keamanan seperti know your customer (KYC) dan AML. Rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses dinilai meningkatkan risiko masyarakat menjadi korban penipuan.
Peran pemerintah turut menjadi penentu melalui indikator government intervention yang juga berbobot 20%. Penilaian mencakup kekuatan regulasi anti-penipuan, efektivitas penegakan hukum, perlindungan konsumen digital, serta kualitas layanan pemerintahan berbasis digital. Lemahnya regulasi dan penegakan hukum dinilai memperbesar ruang gerak pelaku kejahatan digital.
Sementara itu, kondisi ekonomi menyumbang bobot 10% dalam indeks tersebut. Faktor ini mencerminkan tekanan ekonomi dan kerentanan sosial yang dapat mendorong terjadinya penipuan, sejalan dengan konsep fraud triangle yang mengaitkan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dalam tindak kejahatan.
Masuknya Indonesia dalam jajaran teratas negara paling rentan menyoroti tantangan penguatan keamanan digital nasional. Pesatnya adopsi layanan keuangan digital dan platform daring dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem perlindungan konsumen yang kuat serta peningkatan kesadaran publik terhadap risiko penipuan.
Laporan itu juga menegaskan bahwa penipuan digital merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya bersumber dari kejahatan siber, tetapi juga dari interaksi kompleks antara teknologi, ekonomi, regulasi, dan perilaku sosial. Temuan tersebut menjadi peringatan bagi pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga pelaku industri digital, untuk mempercepat penguatan regulasi, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta membangun sistem keamanan yang adaptif dan berkelanjutan.
Selain Pakistan dan Indonesia, negara lain yang masuk dalam daftar 15 negara paling rentan terhadap penipuan digital adalah Nigeria, India, Tanzania, Uganda, Bangladesh, Rwanda, Azerbaijan, Sri Lanka, Ethiopia, Brasil, Armenia, Kenya, dan Kolombia. Laporan tersebut menekankan bahwa perlindungan ekonomi digital tidak dapat hanya mengandalkan teknologi, melainkan membutuhkan ekosistem yang solid, regulasi yang kuat, dan kesadaran publik yang tinggi.
