JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai kondisi ekonomi Indonesia pada awal 2026 relatif terjaga di tengah volatilitas pasar keuangan global dan meningkatnya eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan ketidakpastian global masih berpotensi menekan pasar keuangan dunia, terutama melalui pergerakan harga energi.
“Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai itu terus,” ujar Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Purbaya menyampaikan pemerintah bersama otoritas sektor keuangan akan terus memantau perkembangan ekonomi global serta menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dalam rapat berkala KSSK II Tahun 2026 yang digelar pada 27 April 2026, KSSK menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga untuk menghadapi tekanan global yang meningkat.
“Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi,” kata Purbaya.
Meski tekanan global dinilai meningkat, kondisi domestik pada kuartal pertama 2026 disebut masih cukup baik. Konsumsi masyarakat dan sejumlah indikator ekonomi dinilai tetap menunjukkan ketahanan.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperbaiki iklim investasi melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE). Satgas itu dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat program strategis nasional, memperkuat investasi, serta mendorong penciptaan lapangan kerja.
Hingga Mei 2026, satgas telah menggelar delapan sidang untuk menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor. Pembahasan mencakup Blok Abadi Masela, kawasan ekonomi khusus (KEK), sertifikasi, hambatan investasi, hingga perizinan usaha.
Purbaya menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja negara disebut telah mendukung perekonomian, antara lain melalui pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan.
Belanja barang untuk program makanan bergizi serta penyaluran bantuan sosial juga disebut menopang aktivitas ekonomi. Program bantuan itu meliputi kartu sembako, penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan berbagai bantuan sosial lainnya.
Sementara itu, belanja modal diarahkan untuk mendukung pertumbuhan melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan, irigasi, jaringan, serta pengadaan peralatan dan mesin. KSSK menyatakan akan terus menjaga daya beli masyarakat dan memastikan program belanja negara berjalan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.
