Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal I-2026 tetap terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menurut Purbaya, dinamika penyelesaian konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama yang memengaruhi volatilitas pasar keuangan global, terutama melalui lonjakan harga energi. Dalam situasi tersebut, KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus mencermati perkembangan dan melakukan asesmen yang bersifat forward-looking terhadap kondisi perekonomian serta sektor keuangan.
“Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini, seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat,” ujar Purbaya di kantor OJK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Ia menambahkan, KSSK juga akan memperkuat langkah mitigasi secara terkoordinasi, baik di antara anggota KSSK maupun bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut rapat berkala KSSK ke-2 tahun 2026 yang digelar pada 27 April 2026.
Di tengah tantangan global, Purbaya menilai fundamental ekonomi domestik masih menunjukkan kinerja yang solid. Ia merujuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen.
“Kita waspadai semua kendala yang mungkin timbul dan kita lihat semua faktor ekonomi makro yang ada,” kata Purbaya.
Purbaya juga menyampaikan pemerintah berencana menambah stimulus untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. “Dan kelihatannya pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian di triwulan kedua tahun 2026 ini,” ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan Presiden Prabowo terus memperbaiki iklim investasi melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE). Satgas ini disebut bertujuan mempercepat program strategis, memperkuat investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Hingga Mei 2024, Satgas tersebut telah menggelar delapan sidang untuk menyelesaikan berbagai isu strategis lintas sektor, termasuk suplai LNG Abadi Masela, kawasan ekonomi khusus, sertifikasi SNI, perizinan apotek, biofuel, serta hambatan mutasi dan tata kelola usaha.
