Kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia pada triwulan I 2026 dinilai tetap terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik di Timur Tengah. Penilaian tersebut disampaikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rapat berkala KSSK II tahun 2026 yang digelar pada Senin, 27 April 2026.
KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah memasuki April 2026 masih menjadi faktor utama yang memicu volatilitas pasar keuangan global, terutama melalui lonjakan harga energi.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, KSSK menyatakan akan terus mencermati kondisi terkini dan melakukan asesmen forward looking terhadap kinerja perekonomian serta sektor keuangan, mengingat risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat. KSSK juga menegaskan akan melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi, baik antarlembaga anggota KSSK maupun bersama kementerian/lembaga terkait.
Dari sisi domestik, KSSK menilai ekonomi Indonesia tumbuh kuat dan mencerminkan daya tahan di tengah dinamika global. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,61% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,39% yoy. Kenaikan ini didorong akselerasi belanja pemerintah, khususnya belanja prioritas, yang turut mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi.
Konsumsi rumah tangga disebut tumbuh tinggi, didukung kepercayaan konsumen, peningkatan aktivitas ekonomi seiring momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta stimulus dan bantuan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi eksternal, KSSK mencatat konflik yang berdampak pada gangguan pasokan global telah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan sejumlah komoditas penting lain, sehingga memengaruhi kelancaran rantai pasok perdagangan antarnegara. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan melambat menjadi 3,1% pada 2026 dari 3,4% pada 2025, sementara inflasi global diprakirakan meningkat menjadi 4,4% pada 2026 dari 4,1% pada 2025, sesuai proyeksi International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook edisi April 2026.
KSSK menambahkan, kenaikan tekanan inflasi global mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter, termasuk penurunan Fed Funds Rate (FFR) di Amerika Serikat. Di pasar keuangan, volatilitas meningkat dipengaruhi perilaku flight to safety investor yang mendorong penguatan dolar AS dan membatasi aliran modal global ke negara berkembang.
Dari sisi kebijakan fiskal, konsumsi pemerintah disebut tumbuh signifikan untuk mendorong berbagai program prioritas, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat. Akselerasi belanja dilakukan sejak awal tahun dan diharapkan memberikan multiplier effect yang lebih kuat pada periode berikutnya.
KSSK juga menyampaikan investasi tumbuh tinggi, didukung mulai berjalannya proyek hilirisasi Danantara serta pembangunan infrastruktur pendukung program prioritas pemerintah. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 turut ditopang aktivitas manufaktur yang konsisten berada di zona ekspansi, dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Maret 2026 sebesar 50,1. Selain itu, penjualan ritel Maret 2026 tercatat tumbuh 2,4% yoy, sementara neraca perdagangan melanjutkan tren surplus sebesar USD 3,3 miliar pada Maret 2026.
Efektivitas koordinasi kebijakan antara pemerintah dan BI dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan tercermin dari pertumbuhan M0 (uang primer) nonadjusted sebesar 11,8% yoy pada Maret 2026 serta biaya dana perbankan yang dinilai semakin efisien.
Dengan perkembangan tersebut, KSSK memprakirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 dapat mencapai 5,4% atau lebih. Proyeksi ini disebut ditopang sinergi kebijakan pemerintah dan lembaga anggota KSSK untuk menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan.
Sinergi dalam peningkatan penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi juga disebut terus diperkuat antara pemerintah, Danantara, dan lembaga keuangan dalam pelaksanaan program prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Selain itu, KSSK menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) untuk mempercepat program strategis, memperkuat investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Satgas menghadirkan layanan Kanal Debottlenecking 24 jam untuk menyelesaikan hambatan perizinan dan investasi secara cepat, transparan, dan akuntabel. Hingga April 2026, Satgas disebut telah menggelar delapan sidang dan menyelesaikan sejumlah isu lintas sektor, termasuk proyek LNG Abadi Masela, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sertifikasi SNI, perizinan apotek dan biofuel, serta hambatan investasi dan tata kelola usaha.
