Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan pada triwulan I 2026 tetap terjaga, meski volatilitas pasar keuangan global meningkat seiring eskalasi konflik di Timur Tengah. Memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik tersebut masih menjadi faktor utama yang memicu gejolak pasar, terutama terkait lonjakan harga energi.
Dalam rapat berkala KSSK II tahun 2026 pada Senin (27/4/2026), KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan terus mencermati perkembangan terkini serta melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan. KSSK juga menegaskan upaya mitigasi dilakukan secara terkoordinasi, baik antaranggota KSSK maupun bersama kementerian/lembaga terkait, di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian ekonomi global.
KSSK menilai prospek perekonomian dunia kian melemah akibat konflik di Timur Tengah yang memicu gangguan pasokan global. Kondisi ini mendorong kenaikan harga minyak dunia dan sejumlah komoditas penting lain, serta memengaruhi kelancaran rantai pasok perdagangan antarnegara. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook edisi April 2026 memprakirakan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3,1% pada 2026 dari 3,4% pada 2025, sementara inflasi global diperkirakan meningkat menjadi 4,4% pada 2026 dari 4,1% pada 2025.
Kenaikan tekanan inflasi tersebut dinilai mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global, termasuk penurunan Fed Funds Rate (FFR) di Amerika Serikat. Di pasar keuangan, volatilitas meningkat dipengaruhi perilaku flight to safety investor, yang mendorong penguatan dolar AS dan membatasi aliran modal global ke negara berkembang.
Di tengah dinamika eksternal tersebut, KSSK menyebut ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat. Pada triwulan I 2026, ekonomi tercatat tumbuh 5,61% (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,39% yoy. Pertumbuhan didorong akselerasi belanja pemerintah, terutama belanja prioritas yang turut mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi.
Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi seiring terjaganya kepercayaan konsumen dan meningkatnya aktivitas ekonomi pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pemerintah juga menyalurkan stimulus dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, konsumsi pemerintah disebut meningkat signifikan untuk mendukung program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat. Akselerasi belanja sejak awal tahun diharapkan memberi multiplier effect yang lebih kuat pada periode berikutnya.
Dari sisi investasi, pertumbuhan dinilai tetap tinggi dengan dukungan mulai berjalannya proyek hilirisasi Danantara serta pembangunan infrastruktur pendukung program prioritas pemerintah. Kinerja triwulan I 2026 juga ditopang indikator aktivitas ekonomi, antara lain aktivitas manufaktur yang konsisten berada di zona ekspansi (Maret: 50,1), penjualan ritel yang tumbuh positif (Maret: 2,4% yoy), serta neraca perdagangan yang melanjutkan tren surplus (Maret: USD3,3 miliar).
KSSK menilai koordinasi kebijakan pemerintah dan BI dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan tercermin dari pertumbuhan M0 (uang primer) nonadjusted sebesar 11,8% yoy pada Maret 2026 serta biaya dana perbankan yang semakin efisien. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2026 diprakirakan mencapai 5,4% atau lebih, ditopang sinergi kebijakan pemerintah dan lembaga anggota KSSK untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Dalam upaya memperkuat penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi, KSSK menyebut sinergi antara pemerintah, Danantara, dan lembaga keuangan terus diperkuat dalam pelaksanaan program prioritas. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) untuk mempercepat program strategis, memperkuat investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Satgas tersebut menyediakan layanan Kanal Debottlenecking 24 jam untuk menyelesaikan hambatan perizinan dan investasi secara cepat, transparan, dan akuntabel. Hingga April 2026, Satgas disebut telah menggelar delapan sidang dan menangani berbagai isu lintas sektor, termasuk proyek LNG Abadi Masela, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sertifikasi SNI, perizinan apotek dan biofuel, serta hambatan investasi dan tata kelola usaha.
