Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) M Jumhur Hidayat menyatakan setuju terhadap usulan ekonom senior Anthony Budiawan agar pemerintah menaikkan batas defisit anggaran dari 3 persen menjadi 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumhur menilai gagasan itu dapat dipahami dalam situasi geopolitik global yang memanas, yang ia sebut sebagai kondisi ekonomi memasuki “mode perang”, terutama terkait konflik di Timur Tengah.
Menurut Jumhur, tambahan ruang defisit sebesar 1 persen perlu dicadangkan secara jelas untuk subsidi dan perlindungan masyarakat yang terdampak langsung krisis ekonomi global, termasuk kelompok buruh. Ia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat agar penggunaan anggaran sesuai tujuan.
“Kalau memang harus naik dari 3 persen ke 4 persen, kami bisa memahami. Tapi 1 persen itu harus jelas untuk cadangan subsidi dan perlindungan masyarakat terdampak, termasuk kaum buruh. Harus transparan dan diawasi ketat,” ujar Jumhur dalam Focus Group Discussion (FGD) KSPSI bertema “Kesiapan Buruh Indonesia dan Dunia Menghadapi Mode Perang Berkepanjangan” di Sekretariat DPP KSPSI, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Jumhur juga menyampaikan, bila pemerintah harus menambah utang untuk menutup kebutuhan pembiayaan, hal itu masih dapat dipahami publik selama dana tersebut digunakan untuk melindungi masyarakat terdampak, menjaga daya beli, dan mempertahankan stabilitas sosial-ekonomi. Ia menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Usulan kenaikan ambang batas defisit menjadi 4 persen sebelumnya disampaikan Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS). Ia menilai langkah tersebut bersifat antisipatif untuk menghadapi kondisi ekonomi yang disebutnya memasuki “mode perang”.
“Dengan penaikan ambang batas defisit menjadi 4 persen, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa dalam menjaga perekonomian nasional, agar tetap stabil,” kata Anthony.
Anthony menilai pemerintah perlu memastikan perusahaan tetap berjalan melalui bantuan dan stimulus agar dunia usaha tidak kolaps. Menurutnya, jika perusahaan tidak mampu bertahan, dampaknya dapat langsung dirasakan buruh melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena itu, ia menekankan pentingnya jaring pengaman sosial yang kuat agar tidak terjadi gelombang PHK tanpa perlindungan.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam situasi krisis berkepanjangan, daya beli masyarakat berpotensi menurun. Dari sisi psikologis, masyarakat cenderung menahan pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Jika terjadi pada skala besar, kondisi tersebut dapat menekan permintaan dan berdampak pada industri, sehingga berisiko memicu perlambatan ekonomi yang lebih dalam.
Dalam konteks itu, Anthony menyampaikan aspirasi agar setiap alokasi anggaran pemerintah dipertimbangkan secara lebih serius. Ia menilai, dalam situasi normal pengeluaran negara dapat berjalan seperti biasa, namun dalam “mode perang” kebijakan anggaran perlu lebih selektif dan fokus pada kebutuhan mendesak.
Anthony mencontohkan adanya anggaran impor 105.000 unit mobil pikap dari India senilai Rp24,66 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya diprioritaskan untuk perlindungan sosial dan penguatan daya tahan ekonomi masyarakat.
