JAKARTA — Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Respiratori Saddam Al-Jihad menegaskan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Forces (ISF) sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pernyataan itu disampaikan merespons kritik terhadap partisipasi Presiden RI Prabowo Subianto dalam BoP, yang dinilai sejumlah pihak belum secara tegas menyuarakan kepentingan kemerdekaan Palestina.
Respiratori mengatakan, sebelum pertemuan perdana BoP di Washington, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026), Presiden Prabowo dan Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan apa yang ia sebut sebagai “diplomasi ganda”. Menurutnya, Sugiono kemudian menyampaikan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa Dewan Keamanan PBB dan BoP merupakan sarana untuk mendorong perdamaian di Gaza serta kemerdekaan Palestina.
“Sebelum forum BoP, ada diplomasi ganda yang dilakukan Pak Presiden dan Pak Menlu. Pak Menlu kemudian menyampaikan di Dewan Keamanan PBB bahwa Dewan Keamanan PBB dan BoP adalah sarana untuk perdamaian di Gaza, untuk kemerdekaan Palestine, itu penekanannya di situ,” kata Respiratori dalam program “Bola Liar” KompasTV, Jumat (20/2).
Terkait ISF, Respiratori menyebut posisi Indonesia berada “di depan meja” untuk ikut menentukan bagaimana langkah-langkah selanjutnya dijalankan. Ia menilai, dalam kerangka multilateralisme, keterlibatan Indonesia merupakan bagian dari penerapan politik luar negeri bebas aktif.
Respiratori juga menegaskan perwakilan Palestina dilibatkan dalam agenda rekonstruksi Gaza oleh BoP. Ia menyebut adanya komite khusus yang berisi perwakilan Palestina, yakni National Committe for Administration for Gaza (NCAG) yang dipimpin Ali Saad. Menurutnya, setiap langkah—termasuk apabila ISF masuk ke Palestina—harus dikomunikasikan dengan komite tersebut.
“Di sini ada National Committe for Adminsitration for Gaza yang dipimpin Ali Saad, di sini lah langkah-langkah nantinya apa pun itu, mau isf masuk ke palestina itu harus komunikasi dengan NCAG tadi,” ujarnya.
Namun, eks Duta Besar RI untuk Tunisia Ikrar Nusa Bhakti menilai keberadaan komite tersebut tidak otomatis berarti Palestina terwakili secara politik dalam BoP. Ia menyoroti BoP yang disebut tidak melibatkan Otoritas Palestina sebagai perwakilan politik Palestina yang sah, serta dinilai tidak menyusun peta jalan yang berujung pada kemerdekaan Palestina.
“Kalau Anda mengatakan nanti ada 100 orang yang disebut sebagai orang Palestina yang adalah orang-orang yang non-politik, ini buat saya itu termasuk budak-budak yang nanti ditentukan oleh Trump, tapi yang namanya Otoritas Palestina tidak pernah diajak bicara,” kata Ikrar.
