Kekhawatiran terhadap arah kebijakan Amerika Serikat di bawah Donald Trump kembali menguat, seiring sorotan sejumlah media internasional mengenai absennya strategi yang jelas, khususnya dalam pendekatan terhadap Iran. Dalam sebuah editorial, The New York Times menilai terdapat kekosongan kerangka kebijakan yang utuh, sehingga langkah-langkah yang diambil terlihat reaktif, tidak konsisten, dan tidak terintegrasi dalam grand strategy. Dalam situasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian, pola semacam ini dinilai dapat memperbesar peluang eskalasi yang sulit dikendalikan.
Sejumlah kalangan juga mempertanyakan tujuan akhir dari kebijakan tersebut: apakah dimaksudkan untuk menekan ambisi strategis Iran, mendorong perubahan rezim, atau sekadar menunjukkan kekuatan tanpa sasaran yang terdefinisi dengan tegas. Ketidakjelasan ini membuka ruang salah kalkulasi, baik dari pihak lawan maupun sekutu, yang berpotensi menyeret kawasan ke konflik yang lebih luas dan berdampak panjang terhadap stabilitas kawasan serta tatanan global.
Di luar kritik media, pandangan akademik dari Eropa turut menambah daftar kekhawatiran terhadap gaya kepemimpinan Trump. Salah satu yang menyita perhatian datang dari guru besar di Inggris, Henk de Berg, yang dalam bukunya terbit sekitar dua tahun lalu berjudul Trump and Hitler: A Comparative Study in Lying membandingkan Trump dengan Adolf Hitler. Dalam kajiannya, de Berg memposisikan keduanya sebagai “political performance artists” yang sama-sama piawai memainkan retorika populisme dan pencitraan diri.
De Berg menyoroti bagaimana kedua tokoh mampu membangun ikatan emosional dengan basis pendukung melalui narasi yang kuat, sederhana, dan dinilai kerap manipulatif terhadap fakta. Menurutnya, bahaya utama bukan pada kesamaan historis secara langsung, melainkan pada kecenderungan publik untuk meremehkan figur semacam itu sebagai impulsif atau tidak rasional. Ia berargumen bahwa di balik tampilan tersebut dapat terdapat kemampuan strategis dalam memanfaatkan propaganda, emosi massa, dan ketidakpuasan sosial. Analisis itu juga dikaitkan dengan pelajaran runtuhnya demokrasi di Jerman pada 1930-an, serta menjadi peringatan tentang kemunculan pola “illiberal democracy” di era modern.
Dalam bingkai ini, perbandingan Trump dan Hitler tidak dimaksudkan sebagai penyamaan total, melainkan sebagai peringatan dini bahwa dinamika populisme, manipulasi informasi, dan personalisasi kekuasaan dapat berkembang menjadi ancaman serius jika tidak diimbangi kewaspadaan institusional. Pandangan akademik tersebut memperkuat kritik yang juga muncul di media dan kalangan analis kebijakan: persoalan tidak hanya terletak pada keputusan-keputusan konkret, tetapi juga pada pola kepemimpinan yang dapat menciptakan ketidakpastian, memperbesar polarisasi, dan membuka ruang eskalasi konflik.
Uraian ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan konflik di Timur Tengah yang menunjukkan kecenderungan eskalasi cepat, fragmentasi aktor, dan meningkatnya ketidakpastian strategis. Berbagai analisis menggambarkan pola kepemimpinan Trump yang bertumpu pada tekanan maksimum, demonstrasi kekuatan, dan komunikasi politik yang konfrontatif. Dalam kawasan yang sensitif seperti Timur Tengah, pendekatan tersebut dinilai berinteraksi langsung dengan struktur konflik yang sudah rapuh.
Salah satu implikasi yang disorot adalah meningkatnya risiko salah perhitungan. Ketika kebijakan tidak disertai kerangka strategi yang konsisten, sinyal yang dikirim kepada lawan menjadi ambigu. Bagi Iran, ambiguitas ini dapat ditafsirkan sebagai ancaman eksistensial yang mendorong respons asimetris melalui proksi regional, baik di Levant, Teluk, maupun kawasan sekitarnya.
Di sisi lain, bagi sekutu Amerika Serikat, ketidakpastian arah kebijakan dinilai menyulitkan koordinasi dan melemahkan kohesi aliansi. Pendekatan yang menekankan tekanan dan eskalasi cepat juga disebut cenderung mempersempit ruang diplomasi. Dalam banyak konflik modern yang melibatkan aktor negara dan non-negara, keberhasilan dinilai lebih ditentukan oleh kemampuan mengelola eskalasi daripada sekadar memenangkan konfrontasi.
Ketika opsi militer atau tekanan ekonomi dijalankan tanpa jalur politik yang jelas, konflik berisiko berubah menjadi berkepanjangan dengan pola “managed instability”. Perkembangan terbaru juga menunjukkan dampak pada dimensi ekonomi global, terutama terkait keamanan energi. Ketegangan di sekitar Selat Hormuz digambarkan sebagai faktor yang membuat setiap sinyal eskalasi segera diterjemahkan pasar sebagai ancaman terhadap pasokan minyak dunia. Dalam konteks ini, gaya kepemimpinan yang dinilai impulsif disebut dapat memperbesar volatilitas, bukan hanya di medan konflik tetapi juga dalam sistem ekonomi global.
Analisis yang menyoroti populisme dan manipulasi narasi turut menekankan bahwa kebijakan luar negeri kerap berkelindan dengan kebutuhan politik domestik. Retorika keras terhadap Iran, misalnya, dapat berfungsi sebagai instrumen mobilisasi politik internal, namun pada saat yang sama menciptakan tekanan nyata di lapangan yang sulit dikendalikan.
Dengan demikian, hubungan antara sikap Trump dan perkembangan konflik di Timur Tengah dipandang bukan sebagai relasi linear sederhana, melainkan interaksi kompleks antara gaya kepemimpinan, persepsi lawan dan kawan, serta dinamika struktural kawasan. Dalam kondisi seperti ini, ketiadaan strategi jangka panjang yang koheren tidak hanya dilihat sebagai kelemahan kebijakan, tetapi juga faktor yang dapat memperbesar risiko eskalasi dan memperpanjang siklus ketidakstabilan.
Jakarta, 19 Maret 2026
