Ketegangan yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat dinilai tidak semata berkaitan dengan kalkulasi militer. Dalam berbagai analisis, konflik ini dipandang mencerminkan batas-batas sistem global saat ini, ketika perang modern kian ditentukan oleh kemampuan mengelola biaya, risiko, dan dampak ekonomi yang meluas.
Konflik di Timur Tengah juga disebut telah bertransformasi dari isu kawasan menjadi pusat tekanan terhadap sistem global, terutama karena berkaitan langsung dengan variabel energi. Salah satu titik krusialnya adalah Selat Hormuz, jalur strategis yang memegang peran besar dalam distribusi minyak dunia.
Selat Hormuz disebut dilalui sekitar 20–21 juta barel minyak per hari, atau hampir 20 persen konsumsi global. Karena itu, eskalasi di wilayah ini berpotensi memicu guncangan ekonomi secara cepat. Simulasi pasar yang dikutip dalam analisis tersebut memperkirakan harga minyak bisa melonjak ke kisaran USD 120–130 per barel, jauh di atas asumsi fiskal banyak negara, termasuk Indonesia yang berada di sekitar USD 70 per barel.
Kenaikan harga energi dinilai tidak berdiri sendiri. Dampaknya dapat merambat ke biaya logistik global yang disebut berpotensi naik 15–40 persen, inflasi pangan yang bisa terdorong 5–15 persen, serta tekanan fiskal negara akibat kebutuhan subsidi tambahan dalam skala besar. Dengan rantai dampak tersebut, gangguan di satu jalur sempit dapat mengguncang stabilitas ekonomi global secara serentak.
Di sisi lain, Amerika Serikat digambarkan menghadapi dilema strategis. Perkiraan biaya perang terhadap Iran disebut dapat mencapai sekitar USD 3 triliun, dengan durasi minimal 18 bulan dan potensi korban hingga 15.000 personel. Angka ini dibandingkan dengan pengalaman perang sebelumnya, seperti Irak yang diperkirakan menelan biaya sekitar USD 2–2,5 triliun dan Afghanistan sekitar USD 2,3 triliun.
Namun Iran dinilai memiliki kompleksitas lebih tinggi, dengan 610.000 personel militer aktif, 190.000 pasukan IRGC, lebih dari 3.000 rudal balistik, serta jaringan proksi regional. Dalam kerangka itu, perang dipandang bukan lagi soal kemenangan cepat, melainkan risiko terjebak dalam konflik berkepanjangan.
Analisis tersebut juga menyoroti kondisi fiskal Amerika Serikat. Utang negara itu disebut telah menembus USD 39 triliun, dengan tambahan sekitar USD 2 triliun hanya dalam tujuh bulan. Defisit tahunan berada di kisaran USD 1,78 triliun, sementara beban bunga mendekati USD 1 triliun per tahun.
Dalam logika ekonomi klasik, situasi tersebut dinilai seharusnya melemahkan dolar. Namun yang terjadi disebut justru sebaliknya. Dolar AS masih menempati posisi dominan: sekitar 58–60 persen cadangan devisa global, digunakan dalam 80–90 persen transaksi internasional, dan menjadi denominasi sekitar 50 persen utang dunia.
Ketika krisis meningkat, investor global disebut cenderung beralih ke dolar sebagai aset aman (safe haven). Konsekuensinya, setiap eskalasi konflik—termasuk di Timur Tengah—berpotensi meningkatkan permintaan terhadap dolar dan memperkuat posisinya. Kondisi ini digambarkan sebagai paradoks: krisis global justru memperkokoh mata uang negara yang berada di pusat sistem keuangan dunia.
Sementara itu, Iran dinilai mengandalkan strategi asimetris. Dengan anggaran militer sekitar USD 10–25 miliar, Iran disebut bertumpu pada rudal balistik, drone berbiaya rendah, jaringan proksi, dan ketahanan ideologis. Strategi ini dianggap efektif dalam perang modern karena biaya serangan relatif murah, sementara biaya pertahanan pihak lawan sangat mahal.
Rasio biaya antara drone dan sistem pencegat disebut dapat mencapai 1:50 hingga 1:100. Dalam skema seperti ini, konflik dinilai menjadi mahal bagi pihak yang menyerang dan lebih berkelanjutan bagi pihak yang bertahan.
Risiko lain yang disorot adalah kemungkinan konflik meluas dan melibatkan kekuatan besar lain seperti Rusia dan China. Rusia disebut memiliki sekitar 5.800 hulu ledak nuklir, sedangkan China sekitar 500 hulu ledak nuklir dan terus bertambah. Jika keterlibatan meluas, konflik regional dikhawatirkan berubah menjadi konfrontasi global dan mempercepat pergeseran menuju dunia multipolar dalam kondisi yang tidak stabil.
Di saat yang sama, upaya de-dolarisasi disebut mulai terlihat, antara lain melalui pembelian emas global yang disebut melebihi 1.000 ton per tahun, serta perdagangan non-dolar China–Rusia yang mencapai 70–80 persen. Meski demikian, analisis itu menilai belum ada alternatif yang mampu menggantikan dolar secara sistemik.
Bagi Indonesia, dampak konflik dinilai bersifat langsung. Ketergantungan impor minyak disebut berada di kisaran 50–60 persen. Setiap kenaikan harga minyak USD 1 diperkirakan menambah beban APBN sekitar Rp 3–4 triliun. Jika harga naik dari USD 70 ke USD 100 per barel, potensi tambahan beban disebut dapat mencapai hingga Rp 300 triliun.
Dampak lanjutan yang diperkirakan muncul meliputi inflasi yang meningkat, tekanan terhadap rupiah, dan pelemahan daya beli. Di sisi lain, Indonesia disebut memiliki kekuatan pada komoditas tertentu, seperti 55–60 persen cadangan nikel dunia dan sekitar 55 persen pasokan CPO global. Namun kekuatan itu dinilai belum sepenuhnya menutup tekanan yang berasal dari dominasi sistem dolar.
Jika dirangkai, analisis tersebut menyimpulkan bahwa konflik Timur Tengah dan penguatan dolar bukan dua peristiwa terpisah, melainkan bagian dari struktur global yang sama. Dalam bagian penutup, tulisan itu mengajukan pembacaan yang mengaitkan akar persoalan dengan karakter sistem moneter fiat, ekonomi berbasis riba, serta dominasi politik global berbasis kepentingan.
Dalam pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan, analisis menyebut secara langsung produsen energi dapat meraih windfall profit dan industri militer mengalami peningkatan permintaan. Namun secara struktural, pihak yang dinilai paling diuntungkan adalah pemilik sistem keuangan global—negara yang mata uangnya menjadi standar dunia dan menyerap aliran modal saat krisis.
Pada akhirnya, konflik Iran–Amerika digambarkan sebagai refleksi kondisi global ketika perang menjadi semakin mahal, sementara perdamaian tidak selalu menghadirkan insentif yang sebanding. Dunia disebut berada di persimpangan antara mempertahankan sistem yang rapuh namun mapan, atau merintis tatanan baru yang lebih stabil dan adil—sebuah perdebatan yang dinilai akan terus menguat seiring berulangnya krisis dan meningkatnya biaya konflik.
