Konfigurasi strategis Asia Pasifik disebut berubah sejak 28 Februari 2026, ketika “Operation Epic Fury”—serangan militer terkoordinasi Amerika Serikat dan Israel—menargetkan fasilitas nuklir, situs rudal balistik, serta pusat komando dan kendali Iran. Operasi itu dilaporkan berujung pada tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang dipandang sebagai keberhasilan taktis di daratan Iran.
Namun, perkembangan berikutnya dinilai menggeser dampak konflik dari kemenangan militer menjadi krisis strategis yang merembet ke Asia. Pada 4 Maret 2026, Iran menutup Selat Hormuz, jalur sempit yang biasanya menyalurkan sekitar 20% pasokan minyak dan gas cair (LNG) dunia. Penutupan ini mengubah konflik regional menjadi krisis yang menekan daya tahan ekonomi global, terutama negara-negara pengimpor energi di Asia Pasifik.
Bagi kawasan Asia Pasifik, krisis di Hormuz dipandang bukan sekadar gangguan pasokan sementara, melainkan pukulan terhadap arsitektur keamanan yang selama ini dianggap mapan. Dengan Asia mengonsumsi lebih dari 80% energi yang melewati selat tersebut, kawasan ini menjadi penyerap guncangan utama dari konflik yang terjadi di luar wilayahnya.
Sebelum pecahnya krisis di Timur Tengah, Asia Pasifik berada dalam keseimbangan kompetitif antara Amerika Serikat dan China. India menguat sebagai kekuatan besar ketiga, sementara Jepang tetap menjadi jangkar ekonomi meski disebut mengalami penurunan ketangguhan diplomasi akibat pergantian kepemimpinan nasional. Di Asia Tenggara, strategi “lindung nilai” atau hedging menjadi pola dominan: negara seperti Indonesia dan Vietnam berupaya meraih keuntungan ekonomi dari Beijing sembari tetap mengandalkan payung keamanan Washington.
Perang Iran kemudian memunculkan penilaian bahwa payung keamanan tersebut bersifat transaksional dan dapat berubah ketika prioritas domestik Amerika Serikat menuntut fokus lain. Disebutkan adanya penarikan aset pertahanan udara seperti THAAD dan Patriot dari Korea Selatan serta pengalihan ribuan Marinir dari Jepang ke Timur Tengah, yang memunculkan “defisit keamanan” di Pasifik Barat. Situasi ini dianggap mengakhiri “kenyamanan strategis” bagi sekutu-sekutu Washington dan memaksa penyesuaian besar dalam cara negara-negara kawasan memandang kedaulatan serta pertahanan kolektif.
Dalam kerangka yang lebih luas, arsitektur geopolitik Asia Pasifik sebelum perang Iran digambarkan seperti bangunan megah dengan fondasi retak. Amerika Serikat tetap menjadi poros aliansi seperti AUKUS dan Quad untuk membendung pengaruh China di Laut China Selatan dan Taiwan, tetapi efektivitasnya mulai dipertanyakan seiring kebijakan Washington yang semakin berorientasi pada penguatan domestik dan pengurangan beban internasional.
Di saat yang sama, poros tandingan yang melibatkan China, Rusia, Iran, dan Korea Utara—disebut sebagai blok “CRINK”—dilaporkan makin solid melalui latihan militer gabungan. Dinamika ini menciptakan polaritas yang sensitif di Asia Tenggara. ASEAN berupaya mempertahankan “sentralitas”, tetapi pengaruh China disebut semakin dominan di enam dari sebelas negara anggota, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Persaingan pengaruh ini dinilai ikut mendorong kelumpuhan fungsional ketika perdebatan norma internasional kerap kalah oleh logika realpolitik.
Ketika “Operation Epic Fury” meletus dan Selat Hormuz diblokade, kalkulasi strategis tersebut disebut runtuh. Blokade dipandang menjadi instrumen perang asimetris yang memukul negara-negara manufaktur di Asia. Volume perdagangan global di selat itu disebut turun dari 138 kapal menjadi empat kapal per hari, memicu disrupsi pasokan energi terbesar di Asia Pasifik sejak 1970-an. Negara-negara kawasan dipaksa menyadari bahwa keamanan ekonomi mereka rentan terhadap konflik di wilayah lain yang sulit mereka kendalikan.
Dampak krisis tidak berhenti pada energi. Gangguan juga disebut menjalar ke industri teknologi melalui fenomena “Sulfur Squeeze”. Sulfur—produk sampingan pemurnian minyak di Teluk—dilaporkan menghilang dari pasar global, padahal dibutuhkan untuk memproduksi asam sulfat yang digunakan dalam manufaktur semikonduktor. Selain itu, helium dari Qatar disebut krusial bagi industri chip memori Korea Selatan. Rantai pasok chip global yang berpusat di Taiwan dan Korea Selatan dinilai menghadapi ancaman penghentian produksi, yang berpotensi melumpuhkan industri elektronik dan otomotif secara luas.
Di tengah apa yang disebut sebagai “strategic overstretch” Amerika Serikat akibat perang di Iran, Beijing dinilai memperoleh ruang untuk memperkuat cengkeraman teritorialnya. China disebut mempercepat reklamasi lahan di Antelope Reef, Kepulauan Paracel, dan mengembangkan area seluas 1.490 hektar menjadi pangkalan militer besar di Laut China Selatan dengan landasan pacu 9.000 kaki. Langkah itu dipandang sebagai upaya mengubah fakta di lapangan ketika perhatian dan sumber daya Pentagon teralihkan ke Teluk Persia.
Erosi daya tangkal Amerika Serikat ini disebut mengirim sinyal bahaya ke Tokyo, Seoul, dan Manila. Filipina, yang menjadi Ketua ASEAN 2026, dihadapkan pada kenyataan bahwa aset Angkatan Laut Amerika Serikat yang biasanya berpatroli di Laut China Selatan dialihkan untuk melindungi pangkalan di Timur Tengah. Dalam konteks ini, muncul inisiatif keamanan mandiri seperti “Segitiga Keamanan Maritim” Indonesia–Filipina–Vietnam yang berfokus pada kerja sama praktis antar-penjaga pantai untuk menjaga kedaulatan maritim tanpa ketergantungan penuh pada bantuan luar kawasan.
Kerentanan ekonomi juga disebut terbuka. Taiwan dikabarkan menghadapi ancaman “tebing LNG” dengan cadangan gas cair yang hanya cukup untuk 11 hari, yang dinilai mengkhawatirkan bagi keberlanjutan industri semikonduktor TSMC yang disebut memproduksi 90% chip paling canggih di dunia. India juga disebut tertekan dengan ketergantungan impor minyak 88% dan stok kilang tersisa 20–25 hari, sehingga stabilitas domestik New Delhi dinilai berada dalam risiko. Kondisi itu mendorong India menjalankan manuver diplomasi “Madhyama Marga” atau Jalan Tengah: tetap menjaga hubungan strategis dengan Washington, namun merundingkan “jendela kemanusiaan” dengan Teheran untuk mengimpor LPG bersubsidi guna mencegah krisis pangan dan pupuk.
Krisis ini juga menyingkap rapuhnya sistem asuransi maritim global. Pembatalan asuransi risiko perang oleh klub-klub proteksi internasional disebut menjadi “chokepoint” baru yang bahkan lebih sulit ditembus dibanding blokade fisik. Dampaknya, biaya logistik bagi eksportir Asia Tenggara meningkat tajam, memicu inflasi harga kebutuhan pokok dan mengancam pemulihan ekonomi pascapandemi.
Ke depan, prospek geopolitik dan geoekonomi Asia Pasifik dipandang berada di persimpangan. Jika konflik Timur Tengah berlarut tanpa penyelesaian diplomatis konkret, kawasan Asia disebut berisiko masuk ke era “stagflasi permanen” dan perlombaan senjata. Jepang dan Korea Selatan, yang merasa payung nuklir Amerika Serikat meredup akibat distraksi global, disebut berpotensi mempercepat diskusi tentang kapabilitas pertahanan nuklir mandiri. Di sisi lain, China dinilai dapat memanfaatkan cadangan energi yang lebih besar serta akses darat ke Rusia untuk memengaruhi aturan main di Pasifik Barat.
Di tengah ketidakpastian, muncul peluang diplomasi melalui mediator baru. Pakistan disebut mengambil peran sentral sebagai perantara dengan memanfaatkan hubungan militernya dengan Amerika Serikat serta saluran diplomatik tradisionalnya dengan Teheran. Pakistan dikabarkan menyampaikan proposal gencatan senjata 15 poin dari Presiden Trump, termasuk janji keringanan sanksi dan kerja sama nuklir sipil sebagai imbalan pembukaan kembali Selat Hormuz. Proposal itu dinilai sebagai jalur realistis untuk mencegah ekonomi global kian terperosok.
Bagi Asia Tenggara, krisis ini dipandang sebagai momentum untuk memperkuat otonomi energi. Fokus Ketua ASEAN 2026 pada operasionalisasi ASEAN Power Grid disebut bukan lagi proyek teknis, melainkan kebutuhan strategis untuk membangun ketahanan kolektif menghadapi guncangan energi. Dalam lanskap yang semakin tidak terduga, diversifikasi kemitraan dan penguatan jaringan logistik serta pertahanan dinilai menjadi syarat untuk mengurangi ketergantungan pada satu kutub kekuatan.
Secara keseluruhan, perang Iran dan krisis Selat Hormuz dipandang sebagai sinyal berakhirnya era ketergantungan pada tatanan lama. Arsitektur geopolitik Asia Pasifik ke depan disebut akan lebih ditentukan oleh kemampuan negara-negara membangun resiliensi sistemik, otonomi energi, dan keamanan kolektif yang bertumpu pada kekuatan domestik serta kerja sama yang lebih seimbang.
