Gejolak geopolitik di Timur Tengah dinilai dapat berdampak hingga ke dalam negeri, tidak hanya pada rantai pasok energi, tetapi juga pada kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, gencatan senjata 14 hari antara Iran dan Israel-Amerika disebut sebagai jeda taktis sementara yang memberi ruang bagi masing-masing pihak menata ulang kalkulasi politik, logistik, dan persenjataan.
Dampak krisis, menurut penulis, tidak berhenti pada pelabuhan tempat kapal tanker minyak bersandar. Efeknya dapat merambat ke stasiun pengisian bahan bakar, toko yang menjual plastik dan produk turunannya, hingga ke meja makan masyarakat.
Di tengah situasi global tersebut, publik disebut dikejutkan oleh pengumuman pemerintah bahwa Cadangan Beras Nasional (CBN) mencapai 4,6 juta ton. Angka itu dipandang besar dan memberi kesan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Meski demikian, informasi tersebut dinilai tetap perlu diverifikasi secara kritis.
Penulis menilai pertanyaan utama bukan semata jumlah beras yang tersimpan di gudang, melainkan asal stok tersebut, bagaimana stok terbentuk, siapa yang membiayai, serta apakah masyarakat dapat mengaksesnya dengan harga terjangkau. Karena itu, angka cadangan yang dipublikasikan dinilai perlu disertai penjelasan yang jelas mengenai asal-usul, proses, tujuan, dan implikasinya.
Dalam tulisan itu, kebijakan yang melandasi angka cadangan beras disebut tidak cukup bila hanya disampaikan dalam deretan statistik tanpa uraian dari hulu ke hilir. Tanpa transparansi, pendekatan semacam ini dinilai berpotensi menjadi “quiet policy” atau politik senyap. Penulis menekankan, quiet policy tidak selalu buruk dan dalam kondisi tertentu bisa diperlukan, namun tetap perlu dicermati dampaknya terhadap kedaulatan pangan.
Penulis juga menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak cukup diukur dari tingginya cadangan. Ia menyebut tiga aspek utama yang saling terkait: stok yang aman, petani yang terlindungi, dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Bila stok tinggi namun petani tidak memperoleh harga jual yang layak serta masyarakat menghadapi harga mahal, penulis mempertanyakan apakah yang dibangun adalah kedaulatan atau sekadar kesan stabilitas.
Di bagian akhir, penulis menyoroti pentingnya membedakan ketahanan administratif dengan kedaulatan substantif. Menurutnya, negara mungkin dapat menyajikan angka yang meyakinkan, tetapi publik tetap berhak mengetahui apakah angka tersebut ditopang oleh produksi lokal yang sehat atau oleh intervensi impor yang tersamarkan dalam kebijakan senyap.
