Gangguan pasokan minyak global memicu lonjakan harga dan mendorong berbagai negara menerapkan kebijakan penghematan energi. Ketika sekitar 20% pasokan minyak dunia tak dapat melintasi Selat Hormuz, harga minyak mentah melesat hingga US$100 per barel. Di saat yang sama, cadangan darurat minyak sebanyak 400 juta barel telah digelontorkan ke pasar.

Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) menyebut situasi ini sebagai “gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global” dan mengusulkan sejumlah langkah untuk menekan konsumsi. Namun, perbedaan infrastruktur energi, sistem transportasi, serta tantangan di tiap negara membuat respons yang muncul tidak seragam—sebagian bergerak cepat, sebagian lain menunggu perkembangan.

IEA mencatat transportasi darat menyumbang sekitar 45% dari permintaan minyak global. Karena itu, banyak pemerintah menjadikan sektor ini sebagai titik awal penghematan.

Pembatasan bahan bakar jadi langkah populer

Sejumlah negara memilih pembatasan pembelian bahan bakar. Di Sri Lanka, pemilik kendaraan pribadi hanya dapat memperoleh 15 liter bensin per pekan melalui sistem berbasis kode QR. Di Kamboja, sepertiga pom bensin ditutup. Myanmar menerapkan skema pembatasan “ganjil-genap” berdasarkan nomor registrasi kendaraan, sehingga pelat nomor ganjil dan genap hanya dapat membeli BBM pada hari tertentu secara bergantian.

Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan ada sejumlah upaya efisiensi. Kompas melaporkan, selain pemotongan gaji anggota parlemen dan kabinet, terdapat rencana pemotongan penggunaan bahan bakar hingga 50% dari total penggunaan pemerintah. Pemerintah juga membuka peluang menerapkan kebijakan satu hari work from home (WFH).

Selandia Baru mempertimbangkan kembali kebijakan “hari tanpa mobil”, yakni satu hari dalam sepekan pengendara dilarang menggunakan kendaraan pribadi. Di Eropa, Slovenia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang menerapkan pembatasan BBM pada awal pekan ini: pemilik mobil pribadi dibatasi maksimal 50 liter per minggu, sementara pelaku usaha dan petani dikenai batas 200 liter.

Uni Eropa dan Jerman dinilai lamban merespons

International Road Transport Union (IRU) mendesak Uni Eropa segera bertindak. Sekretaris Jenderal IRU Umberto de Pretto memperingatkan bahwa gangguan pasokan disel akan berdampak langsung pada jaringan logistik Uni Eropa, memperlambat rantai pasok, dan memengaruhi distribusi barang ke pelaku usaha, toko, hingga rumah tangga.

Menurut Umberto, koordinasi di tingkat Uni Eropa diperlukan untuk menstabilkan pasar bahan bakar, menghindari respons nasional yang terfragmentasi, dan memastikan rantai logistik tetap berjalan. Namun karena Uni Eropa belum mencapai kesepakatan bersama, masing-masing negara diminta mengambil keputusan sendiri.

Dalam dua pekan terakhir, harga bensin dan solar dilaporkan naik 18% menjadi €2 per liter. Di Jerman, tekanan mulai terasa dan sebuah rancangan undang-undang diajukan agar stasiun pengisian bahan bakar hanya dapat menaikkan harga sekali dalam sehari. Menteri Ekonomi Jerman Katherina Reiche menyatakan pemerintah mempertimbangkan pembatasan harga, pemberian diskon, hingga “pajak durian runtuh” (windfall tax), tetapi setiap opsi harus dinilai cermat dari sisi biaya dan manfaat.

Meski dilanda krisis, Berlin menegaskan tidak akan menggunakan gas dari Rusia, yang sebelumnya menjadi andalan sebelum invasi ke Ukraina.

Kerja dari rumah dan pembatasan aktivitas untuk menghemat energi

Selain pembatasan BBM, kebijakan bekerja dari rumah menjadi strategi lain. Pemerintah Pakistan memberlakukan empat hari kerja bagi pegawai negeri. Republik Dominika mendorong pelaku usaha mengurangi waktu karyawan bekerja dari kantor.

Di Afrika, Mesir menekan konsumsi energi dengan membatasi jam operasional pusat perbelanjaan dan restoran hingga pukul 21.00, sementara seluruh gedung pemerintah tutup pada pukul 18.00. Kenya melarang ekspor serta memperketat pembatasan bahan bakar. Zambia berencana menerapkan denda bagi pihak yang menimbun bensin. Sejumlah negara Afrika—seperti halnya Asia—sangat bergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah.

“Situasinya kini seperti ‘setiap orang berjuang sendiri’,” kata Anibor Kragha, Sekretaris Eksekutif African Refiners and Distributors Association, kepada Financial Times. Ia menambahkan, bahkan negara pengekspor kini lebih dulu memikirkan pemenuhan kebutuhan domestik. Menurutnya, kerentanan Afrika bukan hanya soal kapasitas kilang, tetapi juga penyimpanan, distribusi, infrastruktur pipa, hingga pelabuhan.

Di Asia, Bangladesh dan Thailand menetapkan batas suhu maksimum di gedung-gedung pemerintah masing-masing 25 dan 26 derajat Celsius untuk menghemat penggunaan pendingin ruangan.

Di Indonesia, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai rencana WFH sekali sepekan perlu dilengkapi strategi lain agar berdampak pada konsumsi BBM nasional. “Konsumsi energi Indonesia juga berasal dari kegiatan logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, dan aktivitas ekonomi non-perkantoran seperti industri. Karena itu, WFH harus menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih besar, bukan satu-satunya jawaban,” kata Fabby dalam keterangan pers yang dirilis 25 Maret 2026.

Kurangi penerbangan, tingkatkan transportasi publik, dan atur LPG

IEA juga mendorong pengurangan perjalanan udara. Maskapai asal Amerika Serikat, United Airlines, memperingatkan kemungkinan kenaikan harga tiket hingga 20%.

Rekomendasi lain adalah memaksimalkan penggunaan transportasi publik, meski penerapannya dinilai lebih mudah di negara tertentu dibandingkan negara lain. Skema insentif seperti tiket transportasi murah €9 yang pernah diberlakukan di Jerman pada 2025 disebut dapat menjadi contoh yang mungkin diadopsi di berbagai tempat.

Penggunaan gas petroleum cair (LPG) turut menjadi perhatian. IEA menyarankan agar LPG dialihkan dari sektor transportasi ke kebutuhan domestik yang lebih mendesak, terutama untuk memasak.

Isu ini penting bagi India, importir LPG terbesar kedua sekaligus pengguna terbesar ketiga di dunia. Impor LPG ke India dilaporkan menyusut setengahnya pada Maret, sehingga restoran, hotel, dan kafe kesulitan beroperasi. Sejumlah pelaku usaha terpaksa mengurangi jam buka atau membatasi jumlah sajian. Pejabat pemerintah menyatakan pasokan akan diprioritaskan bagi sekitar 300 juta rumah tangga yang bergantung pada LPG untuk memasak.