Blokade yang dilakukan Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz memunculkan kembali kekhawatiran soal keamanan jalur pelayaran paling penting di Asia, termasuk Selat Malaka.
Selat Malaka membentang di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selat ini menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik melalui perairan yang pada titik tersempitnya hanya selebar 2,7 kilometer—sekitar sepuluh kali lebih sempit dibandingkan Selat Hormuz. Jalur ini disebut mengangkut sekitar 40% perdagangan global, termasuk sebagian besar aliran minyak dari Timur Tengah menuju pusat-pusat ekonomi Asia seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.
Selat tersebut dipatroli Armada Ketujuh Angkatan Laut AS dan sejak lama dipandang oleh para pemimpin China sebagai titik lemah dalam skenario perang. Kerentanan ini dikenal sebagai “Dilema Malaka”, sebuah konsep yang dipopulerkan pada era Presiden Hu Jintao.
Situasi dinilai semakin kompleks seiring tumpang tindih klaim teritorial, peningkatan kekuatan militer China, serta kebijakan Presiden AS Donald Trump yang sulit diprediksi.
Dalam pengumuman blokade terkait Hormuz, Trump menginstruksikan Angkatan Laut AS untuk mencegat kapal-kapal di perairan internasional yang terbukti membayar biaya tol kepada Iran. Meski sejauh ini hanya sedikit kapal yang terlihat berhasil lolos, perairan di sekitar Selat Malaka disebut menjadi area penting bagi “armada gelap” Iran untuk melakukan transfer minyak antar kapal guna menyamarkan penjualan ke negara-negara Asia, terutama China.
