Eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah mulai mengguncang rantai pasok energi global. Dampaknya terasa di kawasan Asia Pasifik, termasuk Vietnam dan Australia, yang melaporkan lonjakan harga serta gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini dinilai berpotensi menekan stabilitas ekonomi domestik masing-masing negara.
Di Vietnam, data Kementerian Perdagangan pada Rabu (25/3/2026) menunjukkan tekanan yang signifikan. Harga solar dilaporkan melonjak hingga 105% sejak 26 Februari 2026, atau dua hari sebelum ketegangan militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memuncak. Mengutip Channel News Asia, harga solar mencapai 39.660 dong per liter (sekitar Rp25.382), naik dari sekitar 19.270 dong (Rp12.332) pada bulan sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada bensin RON 95 yang meningkat hampir 68% menjadi 33.840 dong per liter.
Merespons situasi tersebut, pemerintah Vietnam mencari sumber pasokan alternatif dari Qatar, Kuwait, Aljazair, dan Jepang. Di dalam negeri, Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan pemangkasan pajak perlindungan lingkungan sebesar 50% untuk meredam tekanan harga. Vietnam juga memperkuat kerja sama produksi gas dengan Rusia sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional.
Tekanan serupa terjadi di Australia. Menteri Energi Australia Chris Bowen menyatakan gangguan suplai telah menyebabkan puluhan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kehabisan stok. Di negara bagian Victoria, sebanyak 109 SPBU dilaporkan kehabisan setidaknya satu jenis bahan bakar. Sementara itu, di Queensland dan New South Wales, puluhan SPBU terpaksa menghentikan operasional akibat kekurangan solar dan bensin unleaded.
Untuk meredam dampak gangguan pasokan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menjalin kesepakatan strategis dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Singapura, sebagai salah satu pusat pengolahan minyak utama di kawasan, berkomitmen menjaga kelancaran distribusi solar dan Liquefied Natural Gas (LNG) ke Australia. Dalam pernyataan bersama, kedua pemimpin juga mengajak mitra dagang lain untuk turut memastikan rantai pasok energi global tetap terbuka demi keamanan bersama.
Di Indonesia, Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan langkah mitigasi telah berjalan di tengah gejolak global. Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan pemerintah telah mengalihkan 20% kuota impor minyak yang sebelumnya bergantung pada Timur Tengah ke negara-negara non-konflik. Menurut Satya, kerja sama pasokan telah dijalin dengan sejumlah mitra, antara lain negara-negara di Afrika, Amerika Serikat, Australia, hingga Brunei Darussalam.
Selain pengamanan pasokan, pemerintah juga mendorong transisi energi melalui sejumlah langkah, di antaranya imbauan efisiensi transportasi dengan penggunaan transportasi umum serta kendaraan listrik (EV). Pemerintah juga mendorong konversi domestik melalui penggantian penggunaan LPG dengan kompor listrik dan pembangunan jaringan gas kota (jargas). Di sisi ketahanan stok, kapasitas penyimpanan BBM nasional disebut ditingkatkan dari 28 hari menjadi 100 hari.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fokus utama pemerintah saat ini bukan pada tekanan anggaran, melainkan pada keberlanjutan pasokan. Ia menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup tangguh menahan fluktuasi harga hingga akhir tahun. Menurutnya, risiko utama berada pada potensi terhentinya suplai, sementara saat ini pasokan masih tersedia sehingga Indonesia belum berada dalam status darurat, namun perlu terus bersiap. Purbaya menambahkan, keputusan mengenai penyesuaian kebijakan energi ke depan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Ke depan, arah kebijakan energi nasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara ketahanan pasokan dan stabilitas ekonomi di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
