BERITA TERKINI
Koordinator Bantuan Darurat PBB: Dunia Gagal Menjawab Krisis Kemanusiaan Sudan

Koordinator Bantuan Darurat PBB: Dunia Gagal Menjawab Krisis Kemanusiaan Sudan

Koordinator Bantuan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tom Fletcher, menilai dunia telah gagal menghadapi ujian kemanusiaan di Sudan, ketika konflik di negara itu memasuki tahun keempat. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertemuan komunitas internasional di Berlin, Jerman, pada Rabu, 15 April 2026, yang membahas upaya menghentikan konflik yang kian mematikan.

Pertempuran antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang berlangsung sejak 15 April 2023 telah memicu lonjakan kebutuhan bantuan. Hampir 34 juta orang—sekitar 65 persen populasi—dilaporkan membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak.

Konflik juga mendorong perpindahan penduduk dalam skala besar. Sekitar 14 juta warga mengungsi, terdiri dari sekitar sembilan juta pengungsi internal dan sekitar 4,4 juta lainnya yang menyeberang ke negara-negara tetangga, termasuk Mesir, Chad, dan Sudan Selatan.

Tekanan arus pengungsi disebut membuat sejumlah negara tetangga berada di ambang krisis. Di sisi lain, meski hampir empat juta orang mulai kembali ke daerah asal, mereka menghadapi kehancuran infrastruktur, termasuk sistem air, fasilitas kesehatan, dan tempat tinggal.

Krisis kemanusiaan di Sudan terus memburuk tanpa tanda mereda, sementara kelaparan dilaporkan telah berlangsung selama dua tahun di beberapa wilayah. Direktur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Program Pangan Dunia (WFP), Ross Smith, mengatakan jutaan warga terjebak dalam perjuangan harian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mempertahankan martabat dasar.

Kelaparan telah terkonfirmasi di wilayah Darfur dan Kordofan, yang juga menjadi titik konflik paling intens. Situasi ini disebut diperparah oleh ketidakstabilan global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur pelayaran dan mendorong kenaikan harga pangan, bahan bakar, serta pupuk.

Dampak perang dinilai sangat berat bagi perempuan dan anak-anak. Data UN Women menunjukkan sekitar 12,7 juta orang membutuhkan bantuan terkait kekerasan seksual dan berbasis gender. Direktur Regional UN Women untuk Afrika Timur dan Selatan, Anna Mutavati, menyatakan bahwa penggunaan kekerasan seksual “tertanam dalam cetak biru perang Sudan.”

Kondisi anak-anak juga memburuk. Lebih dari 4.300 anak dilaporkan tewas atau mengalami cacat sejak konflik dimulai. Serangan drone disebut bertanggung jawab atas sekitar 80 persen korban jiwa dan luka di kalangan anak-anak, dengan hampir 700 warga sipil dilaporkan tewas dalam tiga bulan pertama tahun ini.

Selain menimbulkan korban, penggunaan teknologi militer seperti drone juga disebut merusak infrastruktur vital dan menghambat distribusi bantuan. Di wilayah konflik, sekitar 70 hingga 80 persen fasilitas kesehatan dilaporkan tidak berfungsi atau mengalami kekurangan sumber daya secara kritis.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres terus menyerukan gencatan senjata segera, akses kemanusiaan tanpa hambatan, serta jalur aman bagi warga sipil. Sementara itu, rencana bantuan kemanusiaan tahun ini menargetkan 20 juta orang, namun kebutuhan pendanaan hampir 3 miliar dolar AS masih mengalami kekurangan signifikan.

Fletcher mendesak tindakan nyata segera untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, memastikan akses ke komunitas paling rentan, serta memperkuat pendanaan respons kemanusiaan.