Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai sektor pariwisata Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi dampak krisis global, khususnya yang dipicu konflik di Timur Tengah. Menurutnya, penataan ulang dibutuhkan agar pariwisata nasional memiliki fondasi yang lebih kompetitif, tangguh, dan berdaya saing di tingkat internasional.
Tekanan terhadap sektor ini muncul seiring terganggunya konektivitas global akibat konflik tersebut. Airlangga menyatakan reformasi diperlukan untuk menekan potensi kerugian serta memperkuat daya saing destinasi pariwisata Indonesia.
Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara (wisman) dan potensi kerugian devisa mencapai Rp184,8 miliar per hari apabila kondisi ini tidak segera dimitigasi.
Selain itu, laporan InJourney Airports untuk periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatat gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Gangguan tersebut berdampak pada mobilisasi 47.012 penumpang. Tantangan di lapangan juga diperparah oleh kenaikan harga avtur.
Airlangga menegaskan pariwisata tetap penting untuk menjadi fokus kebijakan karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Pada 2025, sektor pariwisata disebut menyumbang Rp945,7 triliun atau setara 3,97% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dari sisi kunjungan, jumlah wisman tercatat mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh 10,7% secara tahunan. Sementara dari sisi devisa, sektor ini menghasilkan 18,91 miliar dolar AS dan menopang 25,91 juta tenaga kerja.
