Konflik berkepanjangan di Timur Tengah dinilai berpotensi menekan perekonomian negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia. Meski terjadi jauh dari wilayah domestik, dampaknya dapat merambat melalui jalur energi, perdagangan, dan arus modal global.
Asian Development Bank (ADB) memperingatkan bahwa konflik yang berlarut-larut di kawasan tersebut dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia dan Pasifik sebesar 0,3 hingga 1,3 poin persentase pada 2026 dan 2027. Pada saat yang sama, inflasi diperkirakan dapat naik 0,6 hingga 3,2 poin persentase. Proyeksi ini dipandang sebagai skenario tekanan berat apabila gangguan pasokan energi, pelayaran, dan sentimen keuangan berlangsung cukup lama.
Posisi Timur Tengah dalam arsitektur energi dunia menjadi salah satu faktor utama. Selat Hormuz merupakan jalur penting perdagangan minyak global, dengan sebagian besar alirannya menuju Asia. Data resmi Amerika Serikat menunjukkan bahwa pada 2024, China, India, Jepang, dan Korea Selatan menyerap 69% arus crude oil dan kondensat yang melewati Selat Hormuz. Kondisi ini membuat Asia menjadi kawasan yang cepat merasakan dampak ketika gejolak meningkat.
Di Indonesia, risiko diperkirakan muncul melalui beberapa saluran. Kenaikan harga minyak dunia dapat mendorong biaya transportasi, distribusi, dan produksi. Di sisi lain, ketika investor global beralih ke aset yang dianggap aman, tekanan terhadap nilai tukar rupiah dapat meningkat dan membuat biaya impor lebih mahal. Perlambatan ekonomi global juga berpotensi melemahkan permintaan ekspor Indonesia. Dari sisi fiskal, ruang anggaran dapat tertekan apabila pemerintah menahan kenaikan harga melalui subsidi yang terlalu luas.
Bank Indonesia (BI) masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 4,9% hingga 5,7%. Namun BI juga mengakui perang di Timur Tengah menambah tekanan pada rupiah dan pasar keuangan. Per 16 Maret 2026, rupiah tercatat berada di sekitar Rp16.985 per dolar AS, disertai net outflows portofolio sebesar 1,1 miliar dolar AS pada bulan tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa gangguan eksternal telah memengaruhi kurs dan sentimen pasar.
Dalam situasi seperti ini, pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah Indonesia terdampak, melainkan seberapa besar dampaknya dan melalui jalur apa. Risiko perlambatan pertumbuhan disebut berpotensi datang dari kombinasi imported inflation, pelemahan kurs, kenaikan biaya logistik, serta perlambatan konsumsi rumah tangga. Ketidakpastian dapat membuat rumah tangga menahan belanja dan dunia usaha menunda ekspansi, sehingga pertumbuhan melemah meski tidak terjadi krisis energi fisik di dalam negeri.
Sejumlah sektor dinilai lebih rentan. Transportasi dan logistik diperkirakan paling awal merasakan tekanan karena bergantung langsung pada energi. Kenaikan ongkos angkut dapat merembet ke harga barang dan memengaruhi pangan, manufaktur, hingga perdagangan eceran. Manufaktur padat energi—seperti industri semen, keramik, kimia, dan logam dasar—juga berisiko menghadapi lonjakan biaya. Sektor pertanian dan perikanan dinilai sensitif terhadap harga pupuk, solar, dan biaya distribusi. Selain itu, penerbangan, pelayaran, dan pariwisata kerap menjadi indikator cepat dalam berbagai krisis global ketika biaya bahan bakar naik dan ketidakpastian meningkat.
Dari sisi kebijakan moneter, tekanan inflasi akibat energi dan nilai tukar memunculkan dilema: pengetatan yang terlalu agresif dapat menahan pertumbuhan, sementara pelonggaran yang terlalu cepat dapat memperlemah rupiah. BI saat ini mempertahankan suku bunga acuan pada 4,75% dengan prioritas stabilitas rupiah dan pengendalian inflasi dalam target 2,5% plus minus 1%. Kebijakan ini mencerminkan ruang pelonggaran moneter yang makin sempit dan fokus pada keseimbangan antara stabilitas harga, stabilitas kurs, dan momentum ekonomi.
Pemerintah telah mengemukakan wacana work from home (WFH) dan penghematan energi sebagai sinyal kehati-hatian. Namun langkah tersebut dinilai belum cukup jika krisis berlangsung lama. Kementerian ESDM menyatakan cadangan BBM nasional masih aman sekitar 27 hingga 28 hari serta menyiapkan pengelolaan energi yang lebih bijak, termasuk diversifikasi impor dan penguatan pasokan.
Di luar aspek ketersediaan pasokan, tantangan lain adalah menjaga daya beli, mengendalikan inflasi pangan, dan melindungi sektor produktif. Sejumlah arah kebijakan yang disorot meliputi perlindungan yang tepat sasaran—tanpa mengandalkan subsidi energi menyeluruh—dengan dukungan terarah bagi kelompok rentan, transportasi umum, nelayan, pelaku distribusi pangan, dan UMKM yang terdampak. Pemerintah juga perlu memperkuat stabilisasi harga pangan dan logistik melalui penguatan distribusi antardaerah, stok komoditas pokok, serta dukungan terhadap pupuk dan sarana produksi. Selain itu, percepatan diversifikasi energi dipandang penting untuk mengurangi ketergantungan pada jalur pasok yang rentan terhadap konflik.
Secara keseluruhan, peringatan ADB dipandang sebagai alarm kebijakan yang perlu ditanggapi serius. Risiko terbesar disebut bukan semata kelangkaan energi mendadak, melainkan rambatan tekanan global ke inflasi domestik, nilai tukar, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Dalam menghadapi ketidakpastian, respons yang ditekankan adalah ketenangan dengan arah kebijakan yang jelas—menjaga stabilitas kurs, melindungi kelompok rentan, memastikan logistik dan pangan tetap terkendali, serta mempercepat transformasi energi.
