Pengalaman berhaji pada 2022 memperlihatkan bahwa praktik ibadah jamaah Muslim dari berbagai latar mazhab dapat berjalan berdampingan. Penulis Baharuddin Solongi menuturkan, ia menyaksikan langsung jamaah haji asal Iran yang dikenal bermazhab Syiah menjalankan rangkaian ibadah tanpa perbedaan mencolok dibanding jamaah dari Indonesia. Mereka sama-sama menjalankan rukun Islam dan rukun iman, bahkan dapat salat dan tawaf berdekatan di area Masjidil Haram.
Dalam pengamatan tersebut, kesamaan juga tampak pada aspek teknis layanan haji. Bus salawat yang mengantar jamaah dari hotel ke Masjidil Haram, misalnya, dinilai serupa dengan bus yang digunakan jamaah Iran. Perbedaannya terutama pada kode bus yang menandai negara dan hotel.
Di luar pengalaman lapangan itu, Solongi menilai pemahaman publik mengenai konflik Sunni–Syiah kerap disederhanakan sebagai kelanjutan “perang lama” sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Narasi ini biasanya bertumpu pada sejarah awal Islam, terutama perbedaan pandangan tentang kepemimpinan antara pengikut Ali bin Abi Thalib dan kelompok lainnya. Namun, menurutnya, menjelaskan konflik modern semata-mata melalui lensa teologi bukan hanya terlalu sederhana, tetapi juga berisiko menyesatkan secara analitis.
Ia menyoroti realitas geopolitik kontemporer yang menunjukkan konflik Sunni–Syiah telah bergeser menjadi instrumen politik kekuasaan. Perbedaan mazhab tidak lagi berdiri sendiri sebagai persoalan keyakinan, melainkan kerap menjadi bahasa mobilisasi dalam perebutan pengaruh regional.
Rivalitas Arab Saudi dan Iran disebut sebagai contoh yang menonjol. Persaingan keduanya tidak berhenti pada perbedaan mazhab, tetapi terkait upaya menentukan arah dan struktur kekuasaan di Timur Tengah. Dalam konteks ini, identitas agama dinilai mengalami instrumentalisasi—dipakai sebagai alat untuk tujuan politik, bukan sebagai tujuan itu sendiri.
Solongi menilai retorika sektarian kerap diproduksi dan disebarluaskan untuk mengonsolidasikan dukungan di dalam negeri sekaligus melegitimasi langkah-langkah di luar negeri. Pola serupa, menurutnya, tampak dalam konflik di Suriah, Yaman, dan Lebanon, yang menunjukkan perang jarang murni soal akidah, melainkan berkaitan dengan perebutan wilayah, sumber daya, serta jalur-jalur strategis.
Selain itu, ia menekankan adanya dimensi ketimpangan sosial-ekonomi. Di sejumlah negara, identitas Sunni atau Syiah sering beririsan dengan akses terhadap kekuasaan dan kesejahteraan. Ketika suatu kelompok merasa dimarjinalkan secara politik maupun ekonomi, identitas sektarian dapat menjadi medium untuk menyuarakan perlawanan. Dalam kerangka ini, konflik dipandang sebagai ledakan ketidakadilan struktural yang kemudian diberi wajah agama.
Solongi juga mengingatkan bahwa konflik di kawasan tidak dapat dilepaskan dari peran kekuatan global. Keterlibatan Amerika Serikat dan Rusia dalam berbagai konflik menunjukkan Timur Tengah bukan hanya panggung persoalan internal, tetapi juga arena kompetisi global. Dukungan militer, aliansi strategis, hingga intervensi langsung dinilai dapat memperpanjang konflik yang seharusnya bisa diredam.
Karena itu, ia menilai narasi bahwa konflik Sunni–Syiah adalah “takdir sejarah” justru berbahaya. Narasi tersebut dapat menutup ruang kritik terhadap aktor politik yang memproduksi dan memelihara konflik, sekaligus mengaburkan kemungkinan perdamaian yang terhambat oleh besarnya kepentingan kekuasaan.
Dalam pandangannya, Indonesia—sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—memiliki kepentingan moral dan strategis untuk tidak terjebak dalam penyederhanaan. Membaca konflik Sunni–Syiah secara kritis sebagai fenomena multidimensi dipandang sebagai langkah awal untuk membangun posisi yang lebih independen, rasional, dan berorientasi pada perdamaian global.
Pada akhirnya, Solongi mengajukan penekanan: perdebatan tidak semestinya berhenti pada pertanyaan “siapa yang benar secara teologis”, melainkan bergeser pada siapa yang diuntungkan dari konflik yang terus menyala. Ia menilai api sektarian kerap bukan semata warisan masa lalu, melainkan juga hasil rekayasa kepentingan masa kini.
