Hubungan Thailand dan Kamboja kembali memanas setelah terjadi baku tembak singkat di perbatasan kedua negara pada 28 Mei 2025 yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Insiden itu terjadi di wilayah perbatasan yang sejak lama menjadi area sengketa.
Baku tembak dilaporkan berlangsung sekitar 10 menit saat kedua pihak melakukan patroli di kawasan yang diperebutkan. Lokasi insiden disebut berada di wilayah sengketa yang mencakup Provinsi Preah Vihear di Kamboja dan Provinsi Ubon Ratchathani di timur laut Thailand. Kedua negara berbeda versi mengenai pihak yang lebih dulu melepaskan tembakan.
Militer Thailand menuding pasukan Kamboja memasuki wilayah tumpang tindih dan melanggar kesepakatan, sehingga Thailand mengirim pasukan untuk menghadang. Thailand juga menyatakan pasukan Kamboja lebih dulu menembak hingga memicu bentrokan. Sebaliknya, juru bicara militer Kamboja menyebut Thailand yang memulai tembakan. Meski situasi dilaporkan stabil, pasukan kedua negara masih berada di lokasi.
Ketegangan terbaru ini mengingatkan pada konflik yang berulang sejak 2008 terkait kuil kuno Preah Vihear yang berusia sekitar 900 tahun. Sengketa wilayah di sekitar kuil tersebut pernah menewaskan sedikitnya 28 orang sebelum Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkan wilayah itu milik Kamboja.
Akar konflik perbatasan Thailand-Kamboja ditelusuri hingga penetapan batas wilayah oleh Prancis pada 1907, ketika Kamboja masih menjadi koloni. Perselisihan ini telah berlangsung lebih dari satu abad, dengan kedua negara saling klaim atas sebagian wilayah sepanjang sekitar 817 kilometer perbatasan darat yang batasnya dinilai belum jelas. Peta buatan Prancis menjadi salah satu acuan yang kemudian diperdebatkan Thailand, antara lain karena mengikuti garis sungai alami sebagai batas negara.
Pada 2000, Thailand dan Kamboja sepakat membentuk Komisi Batas Bersama untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun kemajuannya disebut belum signifikan. Ketegangan juga kerap dipicu klaim atas situs bersejarah, seperti pada 2003 ketika terjadi pembakaran Kedutaan Besar serta bisnis Thailand di Phnom Penh, menyusul pernyataan selebritas Thailand mengenai status Angkor Wat yang terdaftar sebagai Warisan Dunia di Kamboja.
Kuil Preah Vihear—disebut Khao Phra Viharn di Thailand—menjadi pusat konflik selama puluhan tahun. ICJ pada 1962 memutuskan kuil tersebut milik Kamboja, tetapi Thailand masih mengklaim wilayah di sekitarnya. Ketegangan kembali meningkat pada 2008 saat Kamboja mendaftarkan kuil itu sebagai Warisan Dunia UNESCO, yang kemudian diikuti bentrokan bersenjata dan korban jiwa, termasuk baku tembak pada 2011. Pada 2013, ICJ kembali menegaskan bahwa tanah di sekitar kuil juga milik Kamboja dan memerintahkan pasukan Thailand mundur.
Setelah insiden 28 Mei 2025, kedua negara menyatakan sepakat meredakan ketegangan, mencegah konflik lebih lanjut, serta berdialog pada 14 Juni. Pernyataan bersama dikeluarkan untuk menegaskan komitmen menjaga perdamaian dan kedaulatan. Namun, pasukan kedua negara tetap siaga di perbatasan, sehingga kekhawatiran eskalasi masih ada.
Dalam perkembangan berikutnya, Kamboja menilai mekanisme penyelesaian yang ada belum efektif dan berencana membawa sengketa empat wilayah perbatasan ke ICJ. Sementara Thailand menolak putusan ICJ dan memilih penyelesaian secara bilateral.
Di sisi Kamboja, Perdana Menteri Hun Manet menyatakan keinginan menyelesaikan masalah perbatasan secara damai. Dalam unggahan di Facebook yang dikutip Antara pada Minggu, 8 Juni 2025, Hun Manet menyebut Kamboja berpegang pada prinsip menjaga perdamaian, persahabatan, dan kerja sama yang baik dengan Thailand. Ia juga mengatakan Kamboja telah memutuskan membawa sengketa tersebut ke ICJ.
Hun Manet menyatakan Kamboja akan terus bekerja sama dengan Thailand untuk mengukur dan menetapkan batas wilayah melalui Komisi Perbatasan Gabungan kedua negara. Dari pihak Thailand, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Nikorndej Balankura meminta Kamboja menurunkan ketegangan di perbatasan agar tidak terjadi eskalasi.
Dengan posisi kedua negara yang berbeda soal jalur penyelesaian—Kamboja cenderung mendorong proses di ICJ, sementara Thailand memilih pembicaraan bilateral—upaya meredakan ketegangan di lapangan dan menjaga dialog tetap berjalan menjadi faktor penting untuk mencegah konflik meluas.
