Konflik Iran-Israel dinilai menambah tekanan terhadap ekonomi global dan memperbesar kerentanan Indonesia yang disebut sudah rapuh sejak sebelum ketegangan memanas. Pakar ekonomi dan pasar modal Ferry Latuhihin menilai situasi geopolitik tersebut menjadi pemicu tambahan yang memperburuk kondisi pasar keuangan dan berpotensi mendorong kenaikan harga energi.
Ferry menyoroti adanya ketidaksinkronan pada indikator makro Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi 5,11 persen pada 2025, namun persepsi pasar dinilai memburuk, tercermin dari penurunan outlook menjadi negatif. “Kalau datanya bagus, kenapa pasar merespons negatif? Ini menunjukkan ada masalah fundamental,” ujarnya dalam sebuah podcast, dikutip di Jakarta, Selasa, 31 Maet 2026.
Menurutnya, tekanan sudah terjadi bahkan sebelum konflik memanas. Nilai tukar Rupiah disebut sempat mendekati Rp17.000 per dolar AS, sementara pasar saham telah lebih dulu melemah. Ketika konflik meningkat, risiko tambahan muncul, terutama terkait potensi lonjakan harga minyak global.
Ferry memperingatkan dampak bisa menjadi sangat serius bila harga minyak bertahan di atas 90 dolar AS per barel selama beberapa bulan. Di pasar keuangan, gejolak disebut terlihat dari yield obligasi pemerintah Indonesia yang mendekati 7 persen, yang menandakan penurunan harga obligasi. Pada saat yang sama, pasar saham dinilai bergerak volatil dan Rupiah berfluktuasi tajam. Ia menilai kondisi ini membuat pelaku usaha kesulitan menentukan harga dan menyusun rencana bisnis.
Dibandingkan sejumlah negara lain, Indonesia disebut berada pada posisi yang cukup rentan. Salah satu indikator yang disoroti adalah cadangan bahan bakar minyak (BBM) yang disebut hanya mencukupi sekitar 20 hari. Ferry menyebut beberapa negara di kawasan telah mengambil langkah antisipatif, termasuk Filipina yang mendeklarasikan darurat energi dan Malaysia yang mulai menyesuaikan kebijakan energinya.
Ia juga menyampaikan dampak lanjutan mulai terasa pada sektor industri. Harga bahan baku plastik, misalnya, disebut meningkat hingga 70 persen, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari. Jika kondisi berlanjut, Ferry menilai inflasi berisiko melonjak hingga dua digit.
Kombinasi inflasi tinggi dan penurunan daya beli masyarakat menjadi perhatian lain. Ferry menilai tekanan semacam itu berpotensi memicu keresahan sosial. “Secara logika ekonomi, tekanan seperti ini bisa mengarah ke instabilitas sosial. Memang tidak pasti terjadi, tapi risikonya ada,” katanya.
Dalam situasi yang dinilainya penuh ketidakpastian, Ferry menekankan risiko bersifat sistemik sehingga hampir semua instrumen investasi terdampak. Ia menyarankan investor lebih berhati-hati dan untuk sementara menghindari instrumen berisiko seperti saham dan obligasi. Menurutnya, reksa dana pasar uang relatif lebih aman.
Meski demikian, ia menilai peluang tetap ada di sektor informal, seperti layanan transportasi berbasis aplikasi yang cenderung meningkat saat kondisi ekonomi memburuk. Namun ia mengingatkan hal itu bukan rekomendasi investasi langsung karena pasar secara keseluruhan masih berisiko tinggi.
Ferry juga menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis, terutama dalam menjaga ketahanan energi. Sejumlah langkah yang ia sarankan antara lain memastikan ketersediaan cadangan BBM, menyiapkan anggaran subsidi secara terukur, serta mengatur distribusi energi secara efektif. Ia mengkritisi kebijakan pembatasan aktivitas seperti work from home (WFH) yang dinilai kurang efektif untuk mengendalikan konsumsi energi. “Yang bisa dikontrol pemerintah adalah sisi pasokan, bukan aktivitas masyarakat. Jadi distribusi BBM yang harus diatur,” tegasnya.
Menutup analisanya, Ferry menyebut 2026 berpotensi menjadi periode berat bagi Indonesia dan ekonomi global. Dengan meningkatnya risiko global, ia memperkirakan arus investasi asing tidak akan signifikan. Karena itu, fokus utama dinilainya adalah menjaga stabilitas dan bertahan di tengah tekanan. “Ini bukan hanya soal tumbuh, tapi bagaimana kita bisa bertahan,” pungkasnya.
