Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu kekhawatiran terhadap stabilitas perdagangan global, termasuk dampaknya bagi perekonomian Jawa Timur. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi mengganggu jalur logistik internasional serta mendorong kenaikan harga energi, yang pada akhirnya dapat menekan aktivitas ekspor maupun industri di daerah.
Hal tersebut dibahas dalam program “Jatim Joss – Obrolan Spesial Seputar Jawa Timur” yang tayang di JTV pada Senin (09/03/26). Dalam diskusi itu, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan akademisi memetakan risiko yang paling mungkin muncul dalam waktu dekat, terutama pada sektor logistik dan biaya produksi.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Jawa Timur, E. Lucky Kristian, menyampaikan bahwa dampak langsung konflik terhadap sejumlah komoditas impor seperti kedelai dan gandum belum terlalu terasa. Ia menjelaskan, pasokan utama kedua komoditas tersebut berasal dari Amerika Serikat dan Australia sehingga jalur pengirimannya tidak terdampak langsung oleh konflik di Timur Tengah.
Meski begitu, Lucky menekankan aspek yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dapat meningkatkan biaya logistik. Menurutnya, kenaikan harga energi berpotensi menjadi penyumbang inflasi karena biaya distribusi barang ikut terdorong naik.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) disebut terus menyiapkan langkah antisipasi. Salah satu upaya yang disampaikan adalah pelaksanaan program pasar murah agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Dari sisi ekspor, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Internasional dan Promosi Luar Negeri Kadin Jawa Timur, Thomas Stefanus Kaihatu, menilai konflik geopolitik dapat memengaruhi jalur pelayaran internasional. Ia menyebut beberapa kapal harus memutar rute lebih jauh, yang berdampak pada kenaikan biaya logistik dan bertambahnya waktu tempuh pengiriman.
“Dengan kondisi ini ongkos logistik bisa naik sekitar 30 sampai 35 persen, bahkan waktu perjalanan juga bertambah sekitar 10 hingga 14 hari,” kata Thomas.
Thomas juga menjelaskan, ekspor Jawa Timur ke kawasan Timur Tengah mencapai sekitar 10 persen dari total ekspor daerah yang nilainya sekitar 25,34 miliar dolar AS. Komoditas utama yang dikirim ke wilayah tersebut antara lain produk turunan CPO, kakao, dan tembakau.
Namun, konflik disebut membuat sejumlah pelabuhan di kawasan tersebut tidak dapat beroperasi secara normal sehingga pengiriman barang berpotensi terhambat. Dalam situasi ini, Kadin Jawa Timur mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada wilayah yang terdampak konflik.
“Kita sejak lama sudah mendorong diversifikasi pasar, misalnya ke Asia Timur, Asia Selatan, hingga Afrika. Jadi tidak hanya bergantung pada pasar tradisional seperti Eropa atau Timur Tengah,” ujar Thomas.
Sementara itu, akademisi yang juga Kaprodi Ekonomi Pembangunan Universitas Terbuka Surabaya, Arga Christian Sitohang, menilai dampak paling cepat dari konflik akan terasa pada sektor logistik dan biaya produksi industri di Jawa Timur. Menurutnya, lonjakan harga minyak di atas 100 dolar AS per barel dapat menjadi guncangan negatif bagi daerah industri karena akan meningkatkan biaya energi, distribusi, dan produksi manufaktur.
Arga memperkirakan, apabila harga energi global bertahan tinggi dalam waktu lama, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berpotensi terkoreksi sekitar 0,2 hingga 0,5 persen dari proyeksi awal. Meski demikian, ia menilai Jawa Timur masih memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik karena ditopang konsumsi domestik yang kuat serta koordinasi kebijakan fiskal daerah.
“Jatim memiliki kapasitas stabilitas jangka pendek melalui koordinasi fiskal dan pengendalian inflasi, tetapi tetap tidak kebal terhadap guncangan ekonomi global,” ujarnya.
