Konflik militer yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu kekhawatiran luas di kawasan Asia-Pasifik. Ketegangan yang bermula dari serangan militer terhadap Iran pada 28 Februari dan dibalas oleh Teheran kini berkembang menjadi konflik regional yang dinilai berpotensi menekan stabilitas ekonomi global, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah.

Di Asia-Pasifik, eskalasi konflik menjadi ujian bagi ketahanan ekonomi. Sejumlah negara di kawasan ini sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah dan memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan kawasan tersebut. Ketika ketegangan meningkat, risiko gangguan rantai pasok energi dan perdagangan ikut membesar.

Di Asia Tenggara, dampak konflik mulai terasa melalui potensi gangguan perdagangan serta kenaikan harga energi dan pupuk. Kenaikan harga energi dalam skala kecil saja dinilai dapat memicu inflasi. Jika kenaikan lebih besar dan berlangsung lebih lama, dampaknya berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi serta memengaruhi daya beli masyarakat dan aktivitas bisnis.

Di Malaysia, survei lembaga pengembangan perdagangan luar negeri menunjukkan sekitar 64 persen pelaku usaha memperkirakan terdampak konflik. Kekhawatiran utama mencakup keterlambatan pengiriman barang, peningkatan biaya pengiriman laut dan asuransi, serta kenaikan harga bahan baku terkait minyak mentah seperti plastik. Lebih dari sepertiga perusahaan Malaysia juga memiliki pasar ekspor ke Timur Tengah, terutama Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

Kamboja yang sangat bergantung pada impor bahan bakar juga mulai menghadapi tekanan. Harga minyak eceran dilaporkan meningkat dalam sepekan terakhir dan pemerintah memperingatkan kemungkinan kenaikan lanjutan. Kondisi ini berpotensi menaikkan biaya produksi sektor garmen dan pertanian serta meningkatkan inflasi impor yang dapat membebani rumah tangga.

Dampak konflik turut dirasakan di Asia Selatan. Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, memperingatkan bahwa konflik tersebut dapat memengaruhi berbagai sektor ekonomi negaranya, mulai dari pasokan energi, remitansi pekerja migran, sektor pariwisata, hingga transportasi maritim dan penerbangan.

Di Asia Timur, Korea Selatan yang bergantung pada minyak dari Timur Tengah mengalami gejolak pasar. Indeks saham utama KOSPI dan KOSDAQ sempat anjlok tajam sebelum pulih setelah muncul tanda-tanda penurunan harga minyak.

Bank sentral Australia juga memperingatkan konflik berpotensi menimbulkan guncangan pasokan energi global yang dapat memicu inflasi serta memperlambat aktivitas ekonomi dunia. Di sisi lain, negara-negara Kepulauan Pasifik dinilai sangat rentan karena ketergantungan tinggi terhadap impor bahan bakar dan barang kebutuhan.

Dana Moneter Internasional (IMF) menilai konflik ini berpotensi menguji kembali ketahanan ekonomi global. Jika berlangsung lama, konflik dapat memengaruhi harga energi dunia, sentimen pasar, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat inflasi di berbagai negara.

Sejumlah pemerintah di kawasan mulai menyiapkan langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak. Pemerintah Kamboja menekankan pentingnya memperkuat ketahanan regional melalui diversifikasi sumber energi, peningkatan integrasi ekonomi ASEAN, serta mekanisme koordinasi krisis yang lebih kuat.

Vietnam membentuk gugus tugas khusus untuk memantau pasar energi dan memastikan ketersediaan bahan bakar bagi kebutuhan produksi maupun konsumsi. Laos menyatakan stok bahan bakar tetap stabil serta melarang penjualan bahan bakar dalam wadah lebih dari lima liter guna mencegah pembelian panik.

Filipina menyebut memiliki cadangan minyak selama 50 hingga 60 hari untuk mengantisipasi gejolak harga jangka pendek. Pemerintah juga berupaya mengatur penyesuaian harga bahan bakar secara bertahap agar tidak membebani masyarakat.

Di Korea Selatan, pemerintah meningkatkan status kewaspadaan terhadap pasokan minyak dan gas untuk memperkuat pemantauan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan gangguan jalur distribusi energi dari Timur Tengah.

Sementara itu, Australia dan Selandia Baru lebih menitikberatkan pada perlindungan warga negaranya di Timur Tengah dengan menyiapkan evakuasi serta pengerahan tim konsuler dan aset militer untuk membantu pemulangan.

Di tengah meningkatnya ketegangan, berbagai negara dan organisasi regional menyerukan penghentian konflik melalui jalur diplomasi. Para Menteri Luar Negeri ASEAN pada 4 Maret mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak penghentian permusuhan dan meminta semua pihak menghormati hukum internasional serta Piagam PBB.

Sri Lanka menyatakan melakukan diplomasi langsung dengan Israel dan Iran untuk memastikan keselamatan warganya sekaligus mendorong penyelesaian konflik secara damai. Tiongkok juga mengambil peran diplomatik dengan berkomunikasi dengan sejumlah negara, termasuk Rusia, Iran, Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, serta berencana mengirim utusan khusus ke Timur Tengah untuk mendorong de-eskalasi.

Pemerintah Tiongkok menegaskan pihak-pihak yang terlibat perlu segera menghentikan operasi militer, menghindari eskalasi lebih lanjut, dan kembali ke jalur dialog demi mencegah dampak yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi global.

Secara keseluruhan, konflik di Iran tidak hanya menjadi isu keamanan di Timur Tengah, tetapi juga membawa konsekuensi ekonomi dan geopolitik bagi negara-negara Asia-Pasifik. Bagi kawasan ASEAN, sensitivitas terhadap perubahan harga energi dan gangguan rantai pasok global membuat eskalasi konflik menjadi perhatian utama.