Konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran dinilai berpotensi memberi tekanan pada perekonomian Indonesia. Pemerintah menyatakan terus memantau perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah karena dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor ekonomi domestik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan transmisi dampak konflik dapat terjadi melalui beberapa jalur, mulai dari perdagangan internasional, pasar keuangan global, hingga kondisi fiskal negara. “Bagi Indonesia, dampaknya ditransmisikan dari beberapa jalur yang harus kita waspadai,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (11/3/2026).

Jalur perdagangan: risiko kenaikan harga energi

Pemerintah menilai salah satu jalur yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia adalah perdagangan, terutama melalui potensi kenaikan harga energi global. Konflik di Timur Tengah berisiko mengganggu jalur distribusi energi dunia, termasuk wilayah strategis seperti Selat Hormuz, yang pada gilirannya dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas karena ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri. Selain itu, surplus neraca perdagangan dapat tertekan akibat nilai impor energi yang meningkat, dan neraca pembayaran berisiko melemah bila kenaikan harga minyak berlangsung dalam jangka panjang. Purbaya menyebut kenaikan harga minyak dunia dapat menambah tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Jalur pasar keuangan: potensi capital outflow

Selain perdagangan, ketegangan geopolitik juga berpotensi memengaruhi pasar keuangan global. Dalam situasi ketidakpastian, investor cenderung bersikap risk off dengan memindahkan dana dari negara berkembang ke instrumen yang dianggap lebih aman.

Dampak yang berpotensi terjadi di Indonesia antara lain arus keluar modal (capital outflow) dari pasar domestik, tekanan pada pasar saham dan obligasi akibat aksi jual, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya biaya pendanaan (cost of fund) bagi pemerintah dan pelaku usaha. Purbaya menegaskan ketidakpastian global dapat memengaruhi stabilitas berbagai instrumen keuangan domestik.

Jalur fiskal: APBN sebagai peredam, namun ada risiko tambahan beban

Dari sisi fiskal, pemerintah mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meredam gejolak ekonomi yang dipicu ketidakpastian global. APBN diposisikan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, konflik geopolitik juga berpotensi meningkatkan beban fiskal, terutama jika harga energi global melonjak.

Risiko yang diantisipasi antara lain meningkatnya subsidi energi serta bertambahnya beban bunga utang seiring naiknya biaya pendanaan di pasar global. Di sisi lain, pemerintah melihat peluang tambahan penerimaan negara dari kenaikan harga komoditas tertentu. Purbaya menyebut potensi windfall profit dapat berasal dari komoditas ekspor utama seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan nikel, yang dinilai bisa membantu menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan global.

Strategi menjaga pertumbuhan dan belanja yang lebih merata

Meski menghadapi potensi tekanan, pemerintah menyatakan tetap optimistis perekonomian Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah menyiapkan strategi untuk menjaga pertumbuhan, salah satunya dengan pengelolaan belanja negara yang lebih merata sepanjang tahun.

Langkah yang disiapkan meliputi penyebaran realisasi belanja di setiap kuartal agar aktivitas ekonomi terus bergerak, percepatan realisasi belanja pemerintah supaya stimulus lebih cepat dirasakan masyarakat dan dunia usaha, serta menjaga target pertumbuhan ekonomi 2026 yang diproyeksikan sekitar 5,4% secara tahunan (yoy). “Kami ingin pertumbuhan ekonominya juga lebih merata di sepanjang tahun, di mana belanja negaranya juga kami buat lebih merata,” ujar Febrio.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan hingga 28 Februari 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau 12,8% dari target, naik 41,9% yoy. Dari sisi penerimaan, penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,4% yoy menjadi Rp245,1 triliun atau sekitar 10,4% dari target.

Pemerintah menilai APBN 2026 masih memiliki ruang fiskal

Pemerintah juga menyatakan APBN 2026 dinilai masih cukup kuat menghadapi gejolak harga energi global. Purbaya mengatakan pemerintah belum berencana merevisi APBN 2026 meski harga minyak mentah dunia sempat melonjak akibat konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, harga rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) secara year to date masih sekitar US$68,4 per barel, berada di bawah asumsi makro APBN 2026 sebesar US$70 per barel. “Ini masih di bawah asumsi yang ditetapkan senilai US$70 per barel. Oleh karena itu, sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026,” ujar Purbaya.

Meski demikian, pemerintah membuka kemungkinan melakukan penyesuaian kebijakan apabila harga minyak dunia bertahan tinggi dan memberikan tekanan lebih besar terhadap APBN.

Dampak perubahan harga minyak terhadap APBN

Dalam Nota Keuangan APBN 2026 disebutkan perubahan harga minyak mentah berdampak langsung pada pendapatan dan belanja negara. Setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel diperkirakan menambah pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun, namun juga meningkatkan belanja negara sekitar Rp10,3 triliun, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi. Dengan demikian, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan penerimaan, tetapi sekaligus menambah beban belanja pemerintah.