South China Morning Post (SCMP) bekerja sama dengan Kadin Indonesia dan Danantara Indonesia menggelar China Conference: Southeast Asia 2026 (CCSEA 2026) di Jakarta. Forum yang berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026, di The St. Regis Jakarta ini menempatkan Indonesia sebagai poros ekonomi strategis di kawasan, sekaligus simpul penting diplomasi ekonomi antara China dan ASEAN.
Penyelenggara menyebut konferensi tersebut menghadirkan sekitar 500 peserta dari kalangan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan global. Agenda diskusi meliputi dinamika keseimbangan AS–China, strategi diversifikasi rantai pasok “China+1”, akses pembiayaan, ekonomi digital, serta stabilitas menjelang APEC Shenzhen 2026. Acara ini juga digelar dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan Indonesia–China.
Sejumlah pejabat dan tokoh bisnis menjadi pembicara kunci, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Utusan Khusus Presiden RI untuk Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir, mantan Chief Executive Hong Kong C.Y. Leung, serta Publisher SCMP Tammy Tam.
Dalam paparannya, Airlangga menyoroti posisi Hong Kong sebagai mitra ekonomi strategis Indonesia. Ia menyampaikan nilai perdagangan bilateral sekitar US$6,5 miliar dan investasi Hong Kong di Indonesia sebesar US$10 miliar. Airlangga juga menyinggung perjanjian perdagangan bebas Hong Kong–ASEAN yang mulai berlaku pada 2020, yang dinilainya memperkuat hubungan ekonomi dan bisnis Indonesia–Hong Kong. Ia turut menegaskan visi ekonomi terbuka Presiden Prabowo dengan mencontohkan kesepakatan nol tarif Kanada–Uni Eropa.
Anindya Bakrie menilai China, Indonesia, dan Asia Tenggara berpotensi menjadi mesin pertumbuhan global dalam dekade mendatang. Menurutnya, potensi itu ditopang oleh dorongan permintaan, inovasi, serta model bisnis baru di pasar dengan populasi lebih dari dua miliar jiwa.
Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo memaparkan strategi dan kemajuan pemerintah, sembari menyinggung tantangan efektivitas birokrasi. Ia menyatakan, “Bisa 12 persen kalau birokrasi kita bisa lebih efektif. Hong Kong mengajari kita transparency and storytelling attract capital.” Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi untuk mempercepat kinerja dan meningkatkan daya tarik investasi.
Pandu Sjahrir menekankan Danantara Indonesia sebagai sovereign fund yang dikelola secara profesional, berorientasi profit, dan disebut bebas dari intervensi politik. Ia menyampaikan penerapan business judgment rule agar keputusan investasi diambil secara rasional dan komersial, sebagai fondasi kepercayaan untuk menjadikan Indonesia tujuan investasi jangka panjang. Pandu juga menyebut Danantara sebagai “bank talenta” yang bertugas menarik talenta global terbaik ke Indonesia.
Dari sisi dunia usaha, Ketua Umum APINDO sekaligus CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani menilai forum tersebut membuka peluang memperluas kerja sama investasi dan perdagangan lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa sekitar 70% bahan baku Indonesia masih berasal dari impor, dengan China sebagai salah satu sumber utama. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan peluang untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke China.
Konferensi turut dihadiri Duta Besar China untuk ASEAN Wang Qing, Charge d’Affaires ad interim Kedutaan Besar China Zhou Kan, serta Deputy Secretary for Justice Pemerintah Hong Kong SAR Horace Cheung Kwok-kwan. Sejumlah perusahaan dan institusi juga tercatat hadir, termasuk BRI, Alibaba Cloud, HSBC, Huawei, Ant International, Fosun Health, FWD Group, dan OCBC.
Selain sesi panel dan pertemuan bisnis, acara ditutup dengan resepsi koktail dalam rangka perayaan 75 tahun hubungan Indonesia–China. Dalam rangkaian acara, penyelenggara menampilkan foto masa kecil Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo saat bersekolah di Hong Kong, yang disebut menghangatkan suasana dan menegaskan dimensi historis hubungan kedua negara.
Sejumlah pembahasan dalam forum menyoroti peluang kemitraan strategis antara perusahaan teknologi China—seperti Alibaba Cloud, Huawei, dan Ant International—dengan BUMN Indonesia serta kelompok usaha swasta. Sektor yang disebut berpotensi digarap mencakup infrastruktur pembayaran digital, lokalisasi rantai pasok kendaraan listrik, platform perdagangan kredit karbon, serta pengolahan mineral hijau yang memanfaatkan cadangan nikel Indonesia dan kapasitas manufaktur baterai China.
Diskusi juga menyinggung kerja sama inovasi lintas-ASEAN, termasuk model penghubung seperti Tokyo ASEAN Bridge yang mengaitkan startup AI-fintech Jepang dengan platform ekonomi digital Indonesia. Selain itu, forum menyoroti ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang disebut sebagai pakta perdagangan digital regional pertama di dunia, dengan target ekonomi digital mencapai US$2 triliun pada 2030.
Indonesia juga disebut memposisikan diri sebagai lokasi uji coba perluasan Local Currency Transaction (LCT) dengan China, Jepang, dan Korea. Skema ini dibahas sebagai upaya mengurangi risiko valuta asing untuk e-commerce dan pembiayaan rantai pasok lintas batas, dengan potensi penghematan biaya transaksi eksportir ASEAN hingga US$15 miliar per tahun.
Di tengah ketegangan AS–China dan kebutuhan diversifikasi rantai pasok “China+1”, penguatan jejaring bisnis global menjadi salah satu penekanan utama forum. Peran Hong Kong sebagai sumber investasi asing langsung yang disebut terbesar kedua bagi Indonesia, serta akses SCMP ke jejaring eksekutif global, dipandang memperkuat daya tarik Indonesia di mata investor.
Secara keseluruhan, CCSEA 2026 diposisikan sebagai ruang pertemuan panel pakar, jejaring terkurasi, pertemuan bilateral, serta penjajakan kemitraan bisnis baru. Penyelenggara dan peserta menilai forum semacam ini dapat memperkuat fondasi kerja sama jangka panjang Indonesia dengan China, Hong Kong, dan negara-negara ASEAN.
