Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah menyiapkan langkah mitigasi berlapis, baik di dalam negeri maupun melalui jalur diplomasi, menyusul meningkatnya konflik di Timur Tengah yang dinilai berpotensi mengganggu pasokan energi global.
Menurut Meitri, situasi tersebut dapat memicu lonjakan harga minyak mentah dunia dan menekan stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, pengendalian konsumsi energi domestik dinilai menjadi langkah krusial untuk menahan potensi pembengkakan subsidi energi dalam APBN 2026.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah penerapan kebijakan work from home (WFH) secara sektoral dan proporsional. Meitri menegaskan, kebijakan itu bukan untuk menghambat aktivitas ekonomi, melainkan sebagai strategi efisiensi energi.
“Jika harga minyak dunia melonjak hingga menembus USD200 per barel akibat eskalasi konflik, maka setiap kenaikan USD1 per barel akan menambah beban fiskal yang sangat besar. Kita berhadapan dengan potensi pembengkakan subsidi BBM antara Rp884 triliun hingga Rp1.300 triliun. Ini ancaman serius bagi ketahanan APBN kita,” ujar Meitri, dinukil dari laman DPR, Selasa, 31 Maret 2026.
Ia menyebut penerapan WFH dapat difokuskan pada sektor yang adaptif terhadap kerja jarak jauh, seperti administrasi pemerintahan non-pelayanan publik, sektor jasa, perkantoran swasta, keuangan, hingga teknologi informasi. Sementara sektor esensial seperti kesehatan, logistik, manufaktur, dan energi dinilai tetap harus berjalan normal.
Dengan skema tersebut, Meitri memperkirakan mobilitas harian jutaan komuter dapat ditekan sehingga konsumsi bahan bakar minyak, baik subsidi maupun nonsubsidi, berpotensi turun hingga 20 persen. “Penghematan ini dapat menjadi bantalan fiskal yang efektif agar keuangan negara tidak terbebani secara berlebihan,” kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII itu.
Selain strategi domestik, Meitri menyoroti pentingnya diplomasi energi untuk menjaga stabilitas pasokan. Ia mengingatkan kerentanan jalur distribusi minyak global, khususnya Selat Hormuz, yang menjadi salah satu titik krusial dalam rantai pasok energi internasional.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperkuat komunikasi dan lobi strategis dengan Iran guna memastikan keamanan armada kapal energi Indonesia yang melintasi kawasan tersebut. Menurut politikus Fraksi PKS itu, kesamaan sikap geopolitik antara Indonesia dan Iran, terutama terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, dapat menjadi modal diplomatik untuk membangun kepercayaan.
“Iran menghargai negara-negara yang konsisten dalam sikap politik internasional. Posisi Indonesia dalam mendukung Palestina bisa menjadi leverage untuk membangun mutual trust, sehingga kepentingan energi Indonesia tetap terlindungi,” ujarnya.
Meitri menegaskan kombinasi efisiensi domestik dan diplomasi internasional menjadi kunci menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global. “Kami mendukung pemerintah untuk memperkuat lobi strategis ke Iran sekaligus mengambil kebijakan penghematan seperti WFH sektoral guna merespons tekanan global yang berdampak langsung pada kondisi dalam negeri,” katanya.
