Komisi VI DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak konflik geopolitik global terhadap sektor pertanian nasional, terutama potensi kenaikan harga pupuk. Peringatan ini disampaikan menyusul eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang dinilai dapat mengganggu rantai pasok energi serta bahan baku industri pupuk dunia.
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan mengatakan, ketika ketegangan geopolitik meningkat, harga energi dan bahan baku pupuk biasanya ikut terdorong naik. Menurutnya, kondisi tersebut akan langsung dirasakan petani karena biaya produksi meningkat.
“Ketika konflik geopolitik memanas, harga energi dan bahan baku pupuk biasanya ikut naik. Dampaknya langsung dirasakan petani karena biaya produksi meningkat,” kata Zulfikar kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
Zulfikar menilai kenaikan harga pupuk berpotensi mendorong petani menunda atau bahkan mengurangi masa tanam. Jika terjadi, situasi itu dapat menurunkan produksi pertanian dan memicu kenaikan harga pangan, termasuk sayur-sayuran.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap sektor pertanian bisa bertambah apabila ketidakstabilan geopolitik global memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kenaikan harga energi akan berdampak pada biaya produksi dan distribusi, sementara kemampuan subsidi pemerintah dinilai terbatas untuk menahan kenaikan tersebut.
“Jika harga energi naik, biaya produksi dan distribusi juga ikut meningkat. Sementara kemampuan subsidi pemerintah terbatas untuk menahan kenaikan tersebut,” ujarnya.
Selain faktor eksternal, Zulfikar menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku pupuk yang membuat sektor pertanian rentan terhadap gejolak pasar global. “Selama kita masih bergantung pada impor bahan baku, setiap krisis global akan langsung berdampak pada sektor pertanian kita,” kata dia.
Di sisi lain, ia menyinggung persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai masih rawan penyimpangan. Zulfikar menyebut sekitar 2.000 kios pupuk pernah ditutup akibat dugaan penyimpangan distribusi. “Ini menunjukkan tata kelola distribusi pupuk masih perlu dibenahi,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ketergantungan sektor pertanian terhadap pupuk di Indonesia masih cukup tinggi. Dalam Sensus Pertanian 2023, tercatat sekitar 27,8 juta rumah tangga usaha pertanian, dengan 17,2 juta di antaranya merupakan petani gurem yang dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan biaya produksi.
BPS juga mencatat impor pupuk Indonesia mencapai sekitar 7,52 juta ton pada 2024 dengan nilai sekitar 1,98 miliar dolar AS, berdasarkan data UN Comtrade. Sebagian besar pasokan impor berasal dari Tiongkok, Rusia, Kanada, Mesir, dan Yordania.
Karena itu, Zulfikar mendorong pemerintah memperkuat pengawasan distribusi pupuk sekaligus meningkatkan produksi bahan baku pupuk di dalam negeri. Ia menegaskan Komisi VI DPR RI akan mengawal kebijakan industri pupuk nasional agar petani tidak menjadi pihak yang paling dirugikan saat terjadi gejolak global.
“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kebijakan industri pupuk nasional agar petani tidak menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali terjadi gejolak global,” kata Zulfikar.
