Jakarta — Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meningkatkan langkah antisipasi terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah situasi konflik global yang dinilai dapat berdampak pada perekonomian, termasuk di Indonesia.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. Anggota Komisi IX Edy Wuryanto menilai perang di Timur Tengah berpotensi memengaruhi berbagai sektor di banyak negara, sehingga mitigasi terkait PHK perlu diperkuat.

“Oleh karena itu, saya kira mitigasi Menaker soal PHK ini itu harus ditingkatkan,” kata Edy. Ia juga meminta Kemenaker memastikan jaminan pelindungan sosial bagi tenaga kerja yang terdampak PHK.

Anggota Komisi IX lainnya, Nurhadi, turut mendorong Kemenaker memperkuat mitigasi melalui sistem deteksi dini yang komprehensif. Menurutnya, deteksi dini diperlukan agar sektor yang berpotensi terdampak dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah pencegahan bisa segera disiapkan.

“Saya berharap ada deteksi dini yang dilakukan oleh Pak Menteri beserta jajaran sehingga ini bisa diantisipasi secara dini,” ujar Nurhadi.

Nurhadi juga menyoroti data Kemenaker yang menunjukkan angka PHK cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Ia menyebut jumlah PHK pada 2024 sekitar 77 ribu dan meningkat menjadi sekitar 88 ribu pada 2025. “2026 ini mudah-mudahan turun,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengingatkan potensi kenaikan PHK pada tahun ini. Ia meminta Kemenaker memformulasikan program-program terkait, terutama bagi kelompok penyandang disabilitas.

“Proyeksinya tahun ini angkanya akan lebih tinggi karena kondisi ekonominya lebih buruk dibandingkan tahun yang lalu sehingga tekanan terhadap pekerja ini pasti akan semakin berat, termasuk terhadap pekerja dari kalangan teman-teman difabel,” tuturnya.